Kadis PMD Gresik : Sewa TKD Tidak Masuk APBDes Bisa Berdampak Pidana

128
Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik Malahatul Fardah. (istimewa)

GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Pengelolaan sewa lahan Tanah Kas Desa (TKD) sedianya harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bila hal itu tidak dijalankan, maka dapat berdampak pidana. Baik terhadap kepala desa maupun perangkat desa yang terbukti melanggar aturan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik, Malahatul Fardah ketika ditemui mengatakan, pemanfaatan aset TKD harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Bila aset TKD itu disewakan maka harus dimasukkan dalam APBDes.

“Aturan itu sudah ada dalam Perbup Gresik yang terbaru terkait Pedoman dan Pengelolaan Aset Desa. Kalau tidak dimasukkan dalam APBDes maka bisa dikategorikan pidana. Yang bersangkutan bisa dituduh melakukan penggelapan,” ujar Malahatul Fardah, Selas (17/12/2019).

Baca Juga  Deputi MenPAN-RB Terpesona Inovasi "Langsung Pamit" Imigrasi Surabaya

Dia berharap, agar pemerintahan desa tidak menyalahi aturan yang berlaku. Karena bila ada yang terbukti melanggar, maka pihaknya juga dibuat repot. “Kalau sampai ada yang berperkara soal itu (aset desa) maka kita juga ikut dimintai keterangan,” ungkapnya.

Loading...

Seperti diberitakan sebelumnya. Sewa lahan TKD milik Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik seluas 8 hektar yang berlokasi di Desa Gedangan, Sidayu diduga jadi ajang ‘bancaan’ oleh oknum perangkat desa setempat.

Pasalnya, uang hasil sewa lahan tersebut tidak pernah dimasukkan dalam laporan APBDes. Anehnya, kepala desa setempat Imam Khoiri mengaku tidak tahu menahu soal proses sewa lahan TKD yang kini dikelola oleh salah satu pabrik tebu di Sidoarjo.

Baca Juga  Ini Daftar Polisi di Jatim yang Dimutasi Tugas

“Lahan TKD itu setahu saya jatahnya perangkat desa. Sehingga saya tidak mau ikut campur soal sewa lahannya. Katanya sih (sewanya) Rp 3 jutaan pertahun. Tapi gak tahu itu untuk keseluruhan lahan atau sesuai pembagian tiap perangkat masing-masing,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia menyebut, peroses sewa lahan TKD seluas 8 hektar itu sudah berlangsung sebelum dirinya menjabat. “Kalau gak salah pada bulan Juli 2019 waktu pemerintahan desa dijabat oleh Pj Kades Pak Agus, Staf Kecamatan Sidayu. Ketika dengar persoalan itu saya langsung kumpulkan perangkat saya,” paparnya. (*)

Reporter : Azharil Farich

Loading...

Tinggalkan Balasan