Jember Terancam Krisis Sampah, Puluhan Truk Sampah Diparkir Depan Kantor Bupati

7
Permintaan maaf karena armada sampag tidak operasional kerena tidak ada anggaran BBM.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Tidak kurang 36 truk milik Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) Kabupaten Jember Senin pagi (3/1/2021) parkir di pendopo kabupaten dan kantor Pemkab Jember. Armada pengangkut sampah ini sengaja diparkir para sopir.

Aksi dilakukan sejak pukul 06.00 WIB. Satu persatu truk rata-rata dengan bak berwarna hijau diparkir di sepanjang jalan depan kantor bupati dan jalan Sudarman depan kantor Pemkab Jember. Selembar spanduk berwarna merah berisi permohonan maaf dibentangkan.

”Mohon Maaf Kami Tidak Operasional Truk Sampah Ini Butuh BBM” tertulis dengan huruf berwarna kuning itu.

Dari 36 truk pengangkut sampah milik Pemkab Jember, 20 truk diantaranya diparkirkan di depan kantor Pemkab yang ada di sisi selatan Alun-Alun. Kemudian sisanya diparkirkan di depan Pendopo Wahyawibawagraha, rumah dinas bupati Jember.

“Kami terpaksa harus mogok karena tidak ada kepastian penggantian BBM. Entah sampai kapan kita parkirkan truk di sini,” ujar Senidar, koorditor sopir truk sampah.

Para sopir juga memasang spanduk berukuran 1,5 x 2 meter bertuliskan “Mohon Maaf Kami Tidak Operasional. Truk Sampah Ini Butuh BBM” pada bak belakang truk sampah tersebut.

Selain penggantian uang BBM yang tersendat, para sopir juga mengeluhkan upah yang belum dibayar selama 2 bulan terakhir.

“Bayaran juga belum dibayar. Kalau dulu masih ada TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), bisa kita talangi dulu. Sekarang tidak ada,” keluh Senidar.

Baca Juga  Sembunyikan Barang Dalam Kamar Kost, Pria ini Terpaksa Berurusan dengan Polisi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, Arismaya Parahita sempat menemui para sopir truk untuk menampung keluhan mereka. Namun Arismaya tidak bisa berbuat banyak.

”Truknya tidak mogok masih operasional bisa dipergunakan tapi memang tidak ada BBMnya,” kata Arismaya.

“Memang sudah 2 bulan ini, pembayaran uang solar sering tersendat. Bukan berarti kami mengiyakan. Saya tidak melarang karena ini situasi yang sangat darurat. Karena itu, ketika mereka mengeluh kepada saya, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti,” papar Arismaya saat dikonfirmasi.

Loading...

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk sampah di Jember, menurut Arismaya masih beroperasi meski truk pengangkut mogok. Namun ia mengakui situasi ini bisa menimbulkan ancaman krisis sampah di Jember selama beberapa hari ke depan.

Kondisi ini akan berlangsung selama satu minggu ke depan. Dari kawasan pusat kota Jember saja, produksi sampah yang dihasilkan mencapai 70 ton setiap hari. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk berperan dengan memilah dan mengurangi produksi sampah khususnya sampah rumah tangga.

“Kami mohon maaf atas situasi ini. Masyarakat diharapkan bisa memilah sampah organik dan anorganik,” pungkas Arismaya.

Setiap harinya, satu truk pengangkut sampah membutuhkan 20 sampai 30 liter untuk beroperasi. Pada awal Desember, Arismaya atas saran Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano, sebenarnya sudah mengirimkan surat berisi laporan tentang keterlambatan pembayaran uang BBM truk pengangkut sampah. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban.

Baca Juga  Lima Orang Penjudi Doro Ploso, Peran Masing Masing Pelaku

Aksi mogok para sopir truk tersebut, menurut Arismaya sebagai akibat dari ketidakpastian anggaran di Jember. Sebab, pada 30 Desember 2020 lalu, Pemprov Jawa Timur menolak APBD Jember 2020 yang diajukan bupati Faida dengan menggunakan payung hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Dengan demikian, sejak 1 Januari 2021, seluruh birokrasi di Pemkab Jember berjalan tanpa ada anggaran. “Karena itu, kami tidak bisa memberi kepastian penggantian uang solar kepada para sopir truk seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Arismaya bisa memahami keputusan Gubernur Khofifah tersebut. Sebab, APBD 2020 yang diajukan bupati Faida menggunakan payung hukum Perkada tetapi melampaui kewenangan yang seharusnya.

“Jadi Perkada APBD rasa Perda APBD,” tutur Arismaya.

Sesuai aturan yang berlaku, Perkada APBD hanya bisa mengatur pembelanjaan yang bersifat rutin dan mendesak seperti gaji pegawai, bayar listrik, air dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dan disepakati dengan DPRD Jember.

“Para sopir ini hanya menyampaikan aspirasinya, semoga bisa didengar oleh pemimpin yang ada di Jember,” pungkasnya.

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakAwali Kerja di Tahun 2021, Kakanim Surabaya Ajak Pegawai Selalu Bersyukur
Artikulli tjetërDiduga Ngantuk, Seorang Guru Tabrak Barbershop dan Becak

Tinggalkan Balasan