Ini Kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir Soal Seleksi Hakim Agung

13
Komisi III DPR RI
Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

JAKARTA (Kabarjawatimur.com)
“Bukan kami tidak percaya KY, tapi kami sebagai pengambil keputusan terakhir tentu harus lebih selektif dan hati-hati untuk memilih hakim agung yang berintegritas,” ujar Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III di Kompleks Parlemen, Kamis (16/01/2020), terkait proses seleksi calon hakim agung yang menuai polemik.

Lebih lanjut, Adies mengatakan, Komisi III memberikan catatan untuk Komisi Yudisial terkait seleksi calon hakim agung. Pertama, meminta KY lebih memperhatikan profesionalisme dalam melakukan seleksi dengan membuat standardisasi kompetensi dan kepribadian, scoring dan parameter calon hakim agung dan calon hakim ad hoc.

Kedua, meminta KY untuk mengirimkan segera bahan yang perlukan Komisi III DPR RI dalam melakukan uji kelayakan kepada 6 calon hakim agung dan 4 hakim ad hoc pada MA. Ketiga, meminta menyelesaikan kemelut internal dengan menghentikan saling melapor sesama komisioner KYI, agar tetap solid sebagai institusi untuk meningkatkan kehormatan dan kewibawaan peradilan.

Baca Juga  Adies Kadir : Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H
Loading...

Sementara itu, Komisi III juga sudah menetapkan jadwal fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung. Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung diawali pengujian makalah pada 20 Januari 2020.

“Visi misi mereka di dalam sebuah makalah. Bagaimana visinya pada MA ke depan. Kemudian juga bagaimana apabila mereka masuk di dalam bidang-bidang yang mereka inginkan, perdata, pidana, militer, hukum, agama,” sambung Adies.

Setelah pengujian makalah, Komisi III akan menggelar tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada 21-22 Januari 2020. Jika tahapan ini terselesaikan, maka nama-nama calon hakim agung yang lolos dapat segera dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

Baca Juga  Polri Tetapkan Brigjen Prasetijo Tersangka, Wihadi Wiyanto Bilang Menkumham Seharusnya Meniru

“Karena kalau enggak salah paling lambat 3 Februari kami harus menyerahkan ke presiden. Jadi Kamis depan mungkin kita sudah mendapatkan hakim agung ini bisa kita terima seluruhnya atau tidak,” pungkasnya.

Reporter : */tim

Loading...

Tinggalkan Balasan