Imigrasi Surabaya Tolak 48 Orang Asing Masuk Indonesia Melalui Bandara Juanda

51

SIDOARJO (Kabarjawatimur.com) Pengawasan terhadap orang asing yang masuk melalui bandara Intermasional Juanda, terus dipelototi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Sebab, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara, merupakan gerbang utama masuknya orang asing ke Indonesia.

Kali ini, imigrasi lebih mempertegas bunyi Pasal 13 ayat (1) serta Pasal 19 ayat (3) dan (4) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dimana disebutkan bahwa alat angkut (maskapai) wajib menolak mengangkut setiap penumpang WNA yang tidak memiliki dokumen perjalanan.

(Dari kiri) Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Barlian, mendampingi Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Zakaria.

“Maskapai wajib menolak ketika penumpang itu tidak memiliki dokumen perjalanan seperti visa, atau dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku,” tegas Barlian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dikonfirmasi Sabtu (23/03/2019).

Upaya tegas petugas imigrasi di TPI dibuktikan dengan sudah menolak 48 orang asing yang masuk melalui Bandara Internaaional Juanda. Saat turun di bandara, petugas imigrasi mendapati dokumen perjalanan orang asing itu bermasalah.

Loading...
Baca Juga  Dua Pemain Kebaya Merah Ditangkap di Surabaya

“Mulai Januari sampai Maret ini, sudah ada 48 orang asing yang kita kembalikan ke negara asal, sebelum mereka masuk ke Surabaya,” sahut mantan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Sulawesi Selatan ini.

Lanjut Barlian, sosialisasi yang dilakukan di TPI Imigrasi Junda, Jumat (22/03/2019) sore kemarin, lebih menekankan kepada pemilik maskapai agar hati-hati membawa penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau dokumennya mati.

“Jika dalam pemeriksaan keimgrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan kasus seperti itu, maka penanggung jawab alat angkut atau maskapai dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar wilayah Indonesia,” kata Barlian menambhakan.

Sanksi berupa biaya beban tersebut tercantum dalam lampiran PP 45 Tahun 2015 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkumham yakni denda sebesar Rp 50.000.000.

Baca Juga  Puluhan Pemuda Geruduk Kantor Bapedda Jatim

Menurut Barlian, juklak Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pengenaan PNBP Alat Angkut yang melanggar pasal 19 (4) UU Keimigrasian pembayaran biaya beban tersebut wajib dibayarkan dalam kurun waktu 3 hari sejak ditetapkannya keputusan.

“Apabila lebih dari 3 hari maka dikenakan sanksi pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 115 UU Keimigrasian. Yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,” pungkas pejabat imigrasi angkatan 7 ini.

Dalam rapat membahas peraturan keimigrasian yang dipimpin Kepala Divisi Keimigrasian, Zakaria, juga dihadiri oleh Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bapak, Tatang Suheryadin. Turut hadir pula Kepala Unit I TPI, Ruri, dan juga Kepala Unit III TPI,Yudhis.

Teks Foto: Rapat khusus membahas peraturan keimigrasian di kantor imigrasi TPI Juanda, Sidoarjo.

Reporter: Boy
Editor: Rizky Rahim

Loading...
Artikulli paraprakDugaan Hasil Hubungan Gelap, Polisi Buru Ortu Pembuang Bayi
Artikulli tjetërGelar Lomba Karapan Sapi Piala Kapolda Jatim Cup, Ini Harapan Irjen Pol Luki Hermawan

Tinggalkan Balasan