Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Diusulkan Dirjen HAM Terima Penghargaan dari Menkumham

SIDOARJO (Kabarjawatimur.com)
Pelayanan khusus yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada kaum disabilitas, mendapat perhatian dan pujian Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mualimin Abdi, Rabu (18/11/2020).

Setiba di Bandara Juanda Surabaya, didampingi Kepala Kantor Is Edy Ekoputranto, Mualimin langsung menuju ke kantor imigrasi untuk melihat langsung pelayanan imigrasi mulai dari depan kantor sampai ke toilet yang disediakan khusus bagi para difabel.

“Apa yang sudah disajikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dengan berbagai pelayanan terutama khusus disabilitas ini, patut mendapatkan apresiasi. Dan bisa menjadi contoh bagi UPT-UPT yang lain di Jawa Timur,” tegas Mualimin, sebelum mengukuhkan Pos Yankomas se-Jatim pagi tadi.

Lanjutnya, pelayanan publik berbasis HAM yang disiapkan kantor imigrasi sudah sangat bagus dan layak mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

“Tempatnya asri, bagus, ada jalur khusus difabel, tempat menyusui juga ada. Bahkan tadi saya cek sampai ke toilet, semuanya bagus. Saya berterimakasih kepada Pak Kakanwil, Pak Kakanim yang sudah memenuhi secara standar. Kami akan usulkan ke Pak Menteri agar mendapatkan penghargaan yang nanti diberikan pada Hari Hak Asasi Manusia se-dunia,” sambungnya.

Loading...

Dengan sudah dikukuhkannya Pos Yankomas Jatim di UPT-UPT dengan disaksikan 20 Ka-UPT, Mualimin berharap pelayanan yang berkaitan dengan HAM di Jatim dapat terlayani dengan baik.

“Kami berharap masyarakat akan betul-betul mendapatkan pelayanan berkaitan pengaduan HAM terlayani dengan baik. Di kantor imigrasi bisa, di BHP, Rutan, Bapas dan sebagainya. Tujuannya agar keluhan masyarakat dapat direspon dan tertangani dengan baik. Tidak ada pungli, kekerasan, hoax dan lainnya,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, berdirinya Pos Yankomas di UPT-UPT, merupakan wujud Kanwil Kemenkumham Jatim berupaya memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan dugaan pelanggaran HAM.

Sekarang, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kanwil untuk melapor. Bisa melalui aplikasi SIMASHAM atau datang ke Kantor Imigrasi maupun satker lain di bawah Kanwil Kemenkumham Jatim.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono dalam sambutannya menjelaskan bahwa pembentukan Pos Yankomas di jajaran menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terkait HAM.

“Ketika masyarakat yang ada di kabupaten/kota ingin melakukan pengaduan, tidak perlu jauh-jauh ke kanwil, tapi tidak bisa dilakukan di UPT terdekat, bahkan bisa melalui aplikasi,” urainya. (*)

Reporter: Boy
Editor: Gita Tamarin

Loading...

Tinggalkan Balasan