Hutang Menggendut, Anggota KSP MAJU Srono Banyuwangi Lapor Dinas Koperasi

1840
Ilustrasi transaksi

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Suwardi, Anggota Koperasi Simpan Pinjam Megah Artha Jaya Sumberayu (KSP MAJU) Srono, melapor ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi. Warga Dusun Sukomukti, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, ini melaporkan hutangnya yang mendadak menggendut.

Yang awalnya Rp 150 juta, mendadak menjadi Rp 300 juta. Yang tidak pernah ada proses serah terima uang pinjaman tersebut dari pihak KSP MAJU Srono kepada dirinya.

“Hutang yang Rp 150 juta, saya dan istri saya tanda tangan dan saya menerima uang tersebut. Tapi tiba-tiba hutang menjadi Rp 300 juta, padahal saya tidak pernah menerima uang Rp 300 juta itu,” katanya kepada wartawan, pada Senin (8/6/2020).

Kedatangan ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Suwardi didampingi sang istri, Titik Lestari. Sang anak, Rini, serta sejumlah kerabat. Mereka ditemui oleh Kasi Mediasi dan Advokasi, Rudi Hermawan.

Dihadapan petugas, kakek 70 tahun tersebut menceritakan kronologi kontrak utang piutang antara dirinya dengan pihak KSP MAJU Srono.

Bermula dari keluh kesah keuangan Bambang Sugianto, adik dari Suwardi, pada akhir tahun 2014 lalu. Kala itu, Bambang yang juga pegawai Bidang Peternakan di Dinas Pertanian Banyuwangi, menyampaikan niatan untuk mengajukan pinjaman ke KSP MAJU Srono, sebesar Rp 150 juta. Sebagai agunan, dia meminjam sertifikat tanah pesawahan seluas 2 hektar lebih milik Suwardi.

Tak tega dengan masalah yang membelit sang adik, permintaan itu pun dikabulkan.

Karena agunan milik Suwardi, sudah menjadi konsekuensi, atas nama dalam kontrak utang piutang dengan KSP MAJU Srono, adalah dirinya. Dan diakui, saat itu dia memang tanda tangan dan menerima uang Rp 150 juta dari koperasi. Yang selanjutnya dia serahkan kepada Bambang, sang adik.

Baca Juga  Nenek Halimah Akan Eksekusi Tanah HGB Lokasi Bangunan Belakang Vionata Genteng Banyuwangi

Sekitar bulan April 2015, Marketing KSP MAJU Srono, Broto, bersama petugas bagian kredit, kembali datang kekediaman Suwardi, di Dusun Sukomukti, Desa Kebaman, Kecamatan Srono. Menurut Suwardi, mereka meinta tanda tangan kepada dirinya. Dengan alasan untuk syarat proses perpanjangan tempo pinjaman.

“Tahu-tahu KSP MAJU bilang bahwa hutang saya Rp 300 juta. Ya saya kaget, istri saya langsung sakit, lha kami tidak pernah menerima uang yang Rp 300 juta itu,” ungkap kakek Suwardi.

Kepada petugas, dia juga menyampaikan bahwa dirinya merasa dipermainkan. Karena memang tidak pernah menerima uang Rp 300 juta dari pihak KSP MAJU Srono.

Yang lebih miris, belakangan, Manajer KSP MAJU Srono, bernama Rifki, sering datang kerumah Suwardi sambil mengeluarkan ancaman. Bahwa agunan tanah pesawahan akan dilelang oleh pihak koperasi. Alasanya, angsuran pinjaman macet hingga membuat nominal tanggungan makin membengkak hingga Rp 500 juta lebih.

Loading...

“Istri saya sampai sakit-sakitan,” ungkapnya.

“Hutang Rp 150 juta, saya mengakui. Saya memang menerima uang tersebut kemudian saya serahkan adik saya (Bambang Sugianto). Tapi hutang yang disebut menjadi Rp 300 juta, saya tidak pernah menerima uang itu,” imbuh Suwardi.

Diduga, polemik utang piutang antara Suwardi dengan KSP MAJU Srono, ini muncul lantaran adanya proses yang tidak sesuai prosedur. Disinyalir, serah terima uang Rp 300 juta tersebut tidak diberikan kepada Suwardi, selaku atas nama kontrak utang piutang. Melainkan langsung dicairkan kepada Bambang, dan itu tanpa sepengetahuan Suwardi.

“Saya siap membayar hutang saya, tapi sesuai dengan jumlah uang yang pernah diserah terimakan pada saya, Rp 150 juta,” tegas Suwardi.

Sementara itu, Kasi Mediasi dan Advokasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Rudi Hermawan, menyampaikan bahwa ada sejumlah kesalahan prosedur dalam proses kontrak utang piutang antara Suwardi dengan KSP MAJU Srono. Salah satunya pada proses tanda tangan kontrak. Yang seharusnya dilakukan di kantor koperasi dan bukan dirumah anggota.

Baca Juga  Gugus Tugas Banyuwangi Akan Gelar Patroli Untuk Kembali Disiplinkan Warga

“Dan namanya hutang itu seharusnya ada proses serah terima uang, disini pihak anggota merasa tidak pernah menerima uang yang Rp 300 juta,” katanya.

Sebagai upaya penyelesaian, sementara dinas mendorong upaya KSP MAJU Srono, untuk melakukan langkah kekeluargaan.

Sebelumnya, Marketing KSP MAJU Srono, Broto, menyampaikan bahwa pada April 2015, dia datang kerumah Suwardi, bersama petugas bagian kredit, untuk meminta tanda tangan.

Berbeda dengan pengakuan Suwardi, menurutnya saat itu dia sudah menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut untuk pengajuan hutang baru, sebesar Rp 300 juta. Namun Broto mengakui bahwa saat itu tidak terjadi proses serah terima uang pinjaman.

“Saya hanya diberi tugas oleh manajer (saat itu dijabat oleh Popi) untuk minta tanda tangan, untuk serah terima uang pinjaman saya tidak tahu, entah oleh manajer diserahkan langsung kepada pak Bambang (adik Suwardi), atau bagaimana, saya tidak tahu,” katanya.

Manajer KSP MAJU Srono, Rifki, lagi-lagi menolak untuk dikonfirmasi. Dia tidak menjawab pertanyaan dari wartawan.

Kasus yang menimpa anggota KSP MAJU Srono, ini menambah panjang daftar polemik koperasi di Banyuwangi. Untuk itu masyarakat berharap kepedulian dari Pemerintah Daerah Banyuwangi, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, untuk hadir dan membantu berbagai permasalahan yang menimpa anggota koperasi di Bumi Blambangan. Campur tangan Kementrian Koperasi dan Komisi VI DPR RI juga sangat dinanti oleh masyarakat Banyuwangi. (*)

Reporter: Rochman

Loading...

Tinggalkan Balasan