HIPMI Jatim: Perpanjangan PSBB Surabaya Raya, Berat Bagi Masyarakat dan Pengusaha Menengah Kebawah

2159
Mufti Aimah Nurul Anam, FOTO: Dok. Kabarjawatimur.com

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – PSBB Gelombang II yang akan diperpanjang mulai Selasa (12/5/2020), dengan penerapan tersebut ternyata kurangnya ada keseimbangan antara PSBB dengan bantuan kepada masyarakat yang Terdampak.

Kurangnya keseimbangan tesebut di utarakan oleh Ketua HIPMI Jawa Timur, Mufti Anam pada Senin (11/5/2020). Pihaknya menyesalkan keputusan pemprov Jawa Timur, yang memperpanjang Pembatasan Skala Besar (PSBB).

“Ini berat sekali. Ya, hidup memang pilihan. Mau sehat, atau mau usaha tetap jalan, kan gitu. Tapi disisi lain kalau PSBB setengah setengah, ini merugikan buat kita,” kata Mufti saat dikonfirmasi.

Dijelaskannya, PSBB telah merugikan pengusaha, khususnya pengusaha menengah kebawah. Bila dipantau untuk pengusaha di Jawa Timur sendiri sudah mentaati aturan PSBB, tetapi pemerintah justru yang berjalan setengah setengah.

Seharusnya pemerintah harus secara total memperhatikan pelaksanaan PSBB, mulai pengawasan, sanksi, hingga kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Wanita Cantik Dibekuk Dalam Kamar Apartement di Surabaya, Jual Teman Lewat Online

“Dengan tegas begitu, dipastikan pelaksanaan PSBB akan berjalan maksimal dan tidak perlu diperpanjang,” lanjut Mufti.

Hal yang sama juga dikatakan, oleh Hadrean Renanda selaku Wasekum BPD Hipmi Jawa Timur, sefaham oleh apa yang diutarakan oleh Ketua HIPMI Jatim.

Loading...

Bahwa PSBB tang dikakukan pada gelombang pertama tersebut dinilai tidak maksimal, bila di amati banyaknya pengusaha menengah dan kecil mulai dari jenis usaha makanan kuliner hingga jasa kesehatan dan kecantikan telah melaksanakan anjuran namun tidak di dorong oleh pemerintah tentang kebutuhan sehari hari yang harus dipenuhi oleh masing masing pengusaha.

“Pengusaha besar masih bisa dikatakan bisa bertahan hidup meski tetap terdanpak namun bila dicermati untuk pengusaha menengah dan kecil yang bertahan hidup dengan mengharap keuntungan harian dan mingguan maka akan berdampak kelaparan yang akan timbul,” kata Hadrean Renanda.

Baca Juga  BLP Property Luncurkan Rumah Harga Rp 150 Jutaan di Gresik Utara

Tidak ada keseimbangan yang terjadi antara pelaksana PSBB dimana penerintah Jawa Timur khususnya menginginkan bisa terlaksana secara maksimal, namun bantuan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang Terdampak tidak tepat sasaran.

“Kalau menurut saya lebih baik pemerintah ini fokus benahi bantuan bantuan sosial bagi masyarakat Terdampak, ditimbang harus memperpanjang PSBB yang mana unjung ujungnya tidak maksimal, “tambah Hadrean Renanda.

Mayarakat yang tergolong menengah kebawah akan lebih peduli untuk mencari rezeki untuk kebutuhan ekonomi sehari hari dan yang di Kwatir kan aturan PSBB nantinya tidak akan dihiraukan,

“Mereka lebih takut nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya ketimbang sanksi yang diterapkan PSBB meski sangsi itu cukup berat, bagi mereka urusan perut itu yang utama,” tambahnya. (*)

Reporter : Rusmiyanto

Loading...

Tinggalkan Balasan