Hati-hati! Sembarangan Keluarkan ‘Surat Keterangan Miskin’ Kades Bisa Dipidana

28
Ilustrasi

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Pemerintah Desa (Pemdes) harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan surat keterangan miskin. Pasalnya, surat keterangan yang ditandatangani kepala desa itu bisa dipidana bila tidak sesuai kenyataan.

Hal itu berdasarkan pasal 11 ayat (3) dan pasal 42 Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 11 Ayat 3 diterangkan bahwa setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Karena setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Baca Juga  Usai Sikat 50 Motor, Pasutri Sindikat Curanmor Ditangkap Polisi Banyuwangi
Loading...

“Kalau kepala desa menandatangani tidak sesuai data aslinya maka akan kena pidana. Jadi harus teliti dan hati- hati dalam menandatangi surat keterangan miskin,” kata anggota DPRD Bangkalan Nur Hasan, Rabu (15/1/2020).

“Pak kelebun (kades) harus tau tentang itu agar tidak mudah menandatangani,” imbuh politisi PPP itu.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan itu menambahkan, pihaknya berencana untuk mengumpulkan para kepala desa se-Kabupaten Bangkalan untuk memberikan pemahaman tentang undang-undang tersebut.

“Nanti kami masih akan minta persetujuan ketua dewan, kalau perlu ke Bupati untuk sosialisasi ke Kades, agar jangan mempermudah mengeluarkan tanda tangan surat pernyataan itu,” ungkapnya. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Baca Juga  Kombes Pol Gidion Jadi Ketua Satgas Pangan Jelang Pilkada di Jatim

Tinggalkan Balasan