Hari Anti Korupsi, Kejari Bangkalan Sisakan Tiga Kasus Korupsi

36
Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam (tengah) bersama LSM saat Konferensi Pers

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangakalan, Madura, Jawa Timur meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Meski demikian, Kejari Bangkalan memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam menuntaskan beberapa kasus korupsi di Kota Salak.

Diantaranya, kasus pengadaan kambing etawa yang belum tuntas, dugaan rekayasa surat pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan dugaan penggelembungan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam merinci satu-persatu kasus tersebut, untuk penanganan kasus korupsi pengadaan kambing etawa saat ini dalam proses pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Baca Juga  Selain Barbershop, Pria ini Juga Punya Kerja Sampingan

“Untuk (kasus) kambing etawa, minggu ini akan kita limpahkan ke Pengadilan (Tipikor Surabaya),” terang Badrut usai peringati Hari Anti Korupsi Internasional dijalan kantor Kejari Bangkalan. Senin (9/12/2019).

Loading...

Pria kelahiran Pamekasan itu, meminta kepada semua masyarakat untuk mengikuti fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya agar bisa mengetahui perkembangan kasus tersebut.

Sedangkan untuk Penanganan kasus rekayasa dana Bos tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 di Dinas Pendidikan Bangkalan Masih dalam tahap penyelidikan.

“Sudah hampir rampung, nanti akan kita sampaikan ke publik,” tambah dia.

Sementara untuk dugaan penggelembungan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani Kejari Bangkalan sejak pertengahan tahun 2019 masih dalam tahap penyelesaian penyelidikan.

Baca Juga  Polisi Tangkap Kawanan Pencuri Sepeda Motor di Bangkalan

“Lidiknya sudah selesai, tinggal finishing saja, apakah akan kita tingkatkan penyidikan atau tidak, tapi akhir tahun semuanya rampung,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kejari Bangkalan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus program pengadaan kambing etawa pada tahun anggaran 2017. Dua orang tersebut adalah Mulyanto Dahlan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Syamsul Arifin Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Artikulli paraprakPemilu 2019, Bawaslu Jatim Catat 5.597 Pelanggaran
Artikulli tjetërViral! Video Angin Puting Beliung di Bangkalan

Tinggalkan Balasan