Sidang Kades Temuguruh, Asmuni dan Anggota DPRD Banyuwangi, Samsul Arifin. (Foto:Rochman/Kabarjawatimur.com)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Sidang putusan Anggota DPRD, dan Kades Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi yang menggelar hajatan saat PPKM sudah diproses di meja hijau. Untuk Kades Temuguruh didenda Rp. 48 ribu, sedangkan Anggota DPRD didenda Rp. 500 ribu.

Kini kasusnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Senin (26/7/2021). Kedua pejabat tersebut yakni Kades Temuguruh, Kecamatan Sempu, Asmuni dan Samsul Arifin alias SA, anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PPP asal Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru.

Pengadilan menyidangkan perkaranya keduanya atas sangkaan pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring). Sidang pertama dijalani oleh Kades Temuguruh, Asmuni.

Samsul Arifin anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PPP saat bertemu awak media. (FOTO:Rochman/Kabarjawatimur.com)

Persidangan dipimpin hakim tunggal I Komang Didiek Prayoga. Kapolsek Sempu Iptu Rudi Sunaryanto hadir sebagai saksi. Asmuni dijatuhi denda Rp 48 ribu subsider kurungan 2 hari.

Baca Juga  Napi Lapas Jember Gelar Sholat Gaib Doakan Korban Kebakaran Lapas Tanggerang

“Saya bayar denda saja Yang Mulia,” kata Asmuni menjawab pertanyaan hakim atas putusan yang dibacakan di ruang cakra, PN Banyuwangi.

Loading...
Kepala Desa (Kades) Temuguruh, Kecamatan Sempu, Asmuni. (Foto:Rochman/Kabarjawatimur.com)

Versi Asmuni, pernikahan putrinya digelar sesuai prokes. Tamu yang datang pun diatur sehingga tidak berkerumun. Soal penggunaan balai desa diperbolehkan karena diatur dalam perdes.

“Sebelum saya jadi kades balai desa sudah digunakan untuk hajatan. Memang boleh dipergunakan untuk masyarakat umum karena telah diatur perdes. Masyarakat yang pakai nggak bayar, kadang hanya kasih uang untuk petugas kebersihan,” ucapnya.

Denda ringan itu juga diterima Samsul Arifin. Wakil rakyat dari partai berlambang Kabah tersebut hanya didenda Rp 500 ribu subsider 7 hari kurungan oleh Hakim PN Banyuwangi I Made Gede Trisnajaya Suskila.

Baca Juga  Jalan Rusak Akibat Material Tambang, Bos Galian C 'Urunan'

Meskipun vonisnya agak berbeda dengan Kades Asmuni, tapi Samsul Arifin mengaku menerima. Samsul mengaku salah tetap menggelar hajatan di masa perpanjangan PPKM Darurat. Itu semua karena dirinya yakin PPKM tidak akan ditambah lagi.

“400 undangan sudah saya sebar seminggu sebelum acara. Mau saya batalkan namun tak punya semua nomer dari jumlah undangan sebanyak itu,” akunya usai sidang.

Hajatan dua pejabat ini viral di medsos sehingga dapat teguran oleh Satgas Covid-19. Resepsi itu berbuntut pada pemeriksaan aparat Polresta Banyuwangi. Ancaman yang dilayangkan berupa pelanggaran Perda No. 02 Tahun 2020 dan Pergub No. 53 Tahun 2020. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaAwal PPKM Level 4, Kapolrestabes Surabaya Diganti
Berita berikutnyaHadapi Pandemi, Kapolresta Sidoarjo Bekali Paket Kesehatan bagi Anggota dan ASN

Tinggalkan Balasan