FORBI dalam Polemik THL di Banyuwangi

249
FORBI Saat jumoa pers

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Polemik ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di Banyuwangi yang diberhentikan masih terus bergulir. Maka dari itu, Forum Rakyat Berdaulat Indonesia (Forbi) menyanyangkan hal tersebut, dan langsung memberikan tanggapan.

Ketua DPP FORBI Banyuwangi, Agus Tarmidzi menjelaskan, kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi itu harus berdasarkan Regulasi dan beberapa aspek. Bahkan, untuk pemerintah ketika mengambil kebijakan, tentang pemberhentian THL ini, selain berdasarkan regulasi maka juga harus dilihat dari beberapa aspek, baik kemanusiaan dan sosial.

“Namun jika kebijakan ini bertujuan untuk perampingan dan efisiensi anggaran, FORBI sangat setuju. Tapi juga harus ada pertimbangan lain,” kata Agus Tarmidzi, kepada sejumlah wartawan, Rabu (17/3/2021).

Terkait pemberhentian ratusan THL itu, kata Gus Tar, sapaan akrab Agus Tarmidzi, jika dilihat secara Yuridis, sejak tahun 2018 itu sudah tidak adalagi istilah THL, tetapi sudah menggunakan PPPK sesuai amanat undang undang no 5 tahun 2014, yang kembali diatur dalam PP no 49 tahun 2014 yang mempertegas tentang management kepegawaian P3K, yang mengatur tentang umur serta kontrak kerja dan yang lainnya.

Loading...
Baca Juga  Iseng Rekam Wanita Mandi, Pria di Surabaya Ditangkap Polisi

“Namun ketika dilihat dari aspek kemanusiaan maka kami berharap pemerintah daerah harus mengkaji ulang, karena dimasa pandemi seperti ini sangat berdampak dari sisi ekonomi, dan jika dilihat dari aspek sosial, langkah langkah yang di ambil pemerintah daerah harus dapat meminimalisir keributan yang ada di kabupaten Banyuwangi, karena hal tersebut sangat mengganggu stabilitas daerah,” ujarnya.

Selain itu FORBI juga berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas. Pihaknya, berharap Pemda segera ambil sikap yang berlandaskan regulasi. Tentunya, pihak eksekutif tidak melakukan langkah yang melawan ketentuan hukum, karena hasilnya akan cacat hukum, serta jika melakukan rekrutmen P3K.

“Jadi orang-orang yang diberhentikan itu mendapat skala prioritas, karena mereka sudah mengabdi lama dan banyak prestasi yang ditorehkan untuk kabupaten Banyuwangi,” cetus Gus Tar.

Baca Juga  Wanita Tergeletak, Shelter Stasiun Kertomenanggal Mendadak Ramai

Untuk sementara ini, dalam waktu dekat, Forbi juga akan menindak lanjuti dengan mengirimkan surat ke beberapa pihak, baik itu DPRD dan Bupati dan BKD kabupaten Banyuwangi. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakForkopimda Dampingi Menkopolhukam RI Silaturahmi Dengan Tokoh Lintas Agama Di Jatim
Artikulli tjetërSemen Tonasa Jalin Kerjasama Pemanfaatan Listrik PLN

Tinggalkan Balasan