FKUB Jember: Percayakan Penyidikan Kasus 107 M kepada Polisi

36

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Pekan lalu, Ditreskrimsus Polda Jatim, memanggil sejumlah pejabat Pemkab Jember ke Mapolres Jember. Para pejabat tersebut dipanggil guna menjalani pemeriksaan terkait aliran anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember senilai Rp. 107 miliar.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh korpa Bhayangkara ini menjadi sorotan banyak pihal. Salah satunya dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jember.

Menurut Ketua FKUB Jember Abdul Muis, pengungkapan kasus dugaan penyelewengan anggaran temuan BPK itu, harus tuntas dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya degam tuntasnya pemeriksaan dugaan kasus tersebut, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tegas yang dilakukan APH.

“APBD itu adalah uang rakyat, uang masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tentu didalam pengelolaan APBD tersebut harus bertumpu kepada kesejahteraan masyarakat,” kata Muis saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Minggu (27/3/2022) petang.

Tetapi apabila di dalam pengelolaan APBD tersebut ada bentuk-bentuk penyimpangan, kata Muis, para auditor negara dari BPK RI akan mudah menemukan adanya dugaan penyimpangan.

Baca Juga  Bupati Jember Minta Semua OPD Bergerak Demi Wujudkan KLA

“Maka tentu, ini harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. APH tidak boleh ragu mengusut dugaan-dugaan penyimpangan pengelolaan dana (untuk) masyarakat itu,” sambungnya.

Desakan untuk mengusut tuntas itu, lanjut Muis, adalah sebagai bentuk penilaian masyarakat tentang kinerja yang dilakukan APH.

“Tentu harapan kita, adalah bagaimana para penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan yang ada di Jember melakukan pengusutan secra tuntas. Untuk (menemukan) dugaan penyimpangan yang telah dilakukan itu,” ucapnya.

Loading...

“Sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. Karena uang Rp107 miliar itu, bukan sedikit, sangat banyak,” sambungnya.

Muis juga menambahkan, bahkan jika dirasa perlu. KPK, katanya, dirasa perlu melakukan supervisi terhadap upaya penyelidikan dan penyidikan ini.

Begitu juga saat nantinya terkait dugaan penyimpangan APBD itu sampai di meja hijau.

“Sehingga ini harus menjadi perhatian. Termasuk juga kepada hakim saat mengambil keputusan di persidangan. Harus jelas dan menggunakan nuraninya saat mengambil keputusan sesuai fakta,” tegasnya.

“Dengan adanya perhatian serius (menjadi tolak ukur). Sehingga kepercayaan masyarakat ke penegak hukum tetap akan tetap terjaga,” imbuhnya.

Baca Juga  Bupati Jember Minta Semua OPD Bergerak Demi Wujudkan KLA

Perlu diketahui, terkait proses pemeriksaan polisi dari Polda Jatim mengenai dugaan penyelewengan anggaran Rp107 miliar untuk penanganan Covid.

Sudah dilakukan sejak Senin (21/3) kemarin. Diketahui sudah ada 10 pejabat yang diduga terlibat terkait temuan BPK soal anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp107 miliar.

Diantaranya nama pejabat yang diperiksa polisi antara lain, Penny Arta Media, Yuliana Harimurti, Anang Dwi Resdianto, Syahrul Kumaini, Harifin, Budi Untoro, Mat Satuki, Srilaksmi, Fitria Ningsih, dan Danang Andriasmara.

Untuk proses pemeriksaan, pantauan wartawan di Mapolres Jember. Berakhir Jumat dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Pejabat Yuliana Harimurti diperiksa terakhir oleh anggota polisi dari Polda Jatim.

Namun hingga saat ini. Polisi masih bungkam dan enggan memberikan keterangan jelas.

“Untuk pendalaman masih dilakukan rekan-rekan Polda Jatim,” kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna saat dikonfirmasi terpisah.

“Maaf saya tidak bisa menjelaskan banyak,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakBerdayakan Pekerja dan Masyarakat Sekitar Lapangan Golf
Artikulli tjetërSMK Farmasi Bina Farma Madiun,Anggota APMFI Jatim Wakili Provinsi di LKS Nasional 2022

Tinggalkan Balasan