Ketua Fraksi PKB saat membacakan pandangan fraksi paripurna RPJMD, Selasa (31/8/2021).

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti kehebohan terkait honor pemakaman Covid-19 untuk pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, termasuk untuk bupati dan sekretaris daerah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Hafidi saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dalam agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, Selasa (31/8/2021).

”Secara umum aturan-aturan terkait honor bukan saja ada pada saat ini, tapi juga ada pada masa pemerintahan bupati-bupati terdahulu. Kita ingat bagaimana dalam pemerintahan yang lalu, bupati dan wakil bupati maupun stakeholder lainnya masuk dalam tim maupun kepanitiaan kegiatan, yang secara otomatis memunculkan konsekuensi anggaran yang melekat,” sebut Hafidi saat membacakan pandangan umum FKB.

FKB sejak lama telah berpendapat, alokasi anggaran untuk keperluan ini seharusnya efisien, tepat sasaran, dan proporsional. Pemerintah daerah diminta lebih mengedepankan pemberian tunjangan kinerja sebagai reward kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Dalam konteks alokasi honor pemakaman Covid sebesar Rp 70 juta untuk bupati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat, bukanlah kesalahan bupati.

“Kami sangat yakin, seorang bupati yang baru terpilih dan baru bekerja selama enam bulan, tidak akan memahami masalah honor seperti ini. Sudah lazim dipahami, masalah kepanitiaan dan honor merupakan urusan teknis yang seharusnya menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah terkait,’ kata Hafidi dalam pidatonya

”Apalagi dalam masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto tidak ada istilah desk SK atau pembahasan SK kegiatan dengan melibatkan bupati secara langsung,” lanjutnya

Baca Juga  Jember Juara Umum Pameran AOE 2021

Menurut FKB alokasi honor pemakaman yang tidak proporsional untuk bupati tidak akan terjadi kalau birokrat yang ada di sekeliling bupati memberikan saran atau menjadi filter yang baik sesuai tupoksi masing-masing. Pemerintahan adalah sebuah sistem sehingga sebelum dieksekusi telah diproses panjang oleh birokrat

“Bukankah para birokrat yang berpengalaman melayani publik selama bertahun-tahun seharusnya bisa memahami semua aspek penganggaran dan perencanaan teknis secara lebih matang, termasuk dengan mempertimbangkan aspek etika dan moral?,”tanya FKB.

FKB menurut Hafidi, pertanggung jawaban kasus honor ada pada kuasa pengguna anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Loading...

Tidak hanya Kepala BPBD, Bagian Hukum dituntut bertanggung jawab karena tidak berupaya maksimal untuk mengantisipasi dan mencegah ini. Begitu pula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai garda terakhir pencairan anggaran.

Begitu juga Sekretaris Daerah, sebagai panglimanya PNS dan orang nomor satu dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah disebut lali karena tidak bisa melihat ini sebagai potensi persoalan “Kenapa bisa lolos hingga mempermalukan bupati secara nasional?,” pendapat FKB.

FKB juga melihat keanehan SK pemakaman Covid yang berkonsekuensi pada honor ini. Pasalnya dalam SK tersebut, hanya menyebutkan bupati di sana? Padahal Wakil bupati juga bagian dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. “Ada apakah ini? Jangan sampai ini gara-gara persoalan seperti ini, dwitunggal yang telah dipilih rakyat secara demokratis menjadi Dwi Tanggal alias terpecah belah,”kata FKB

Persoalan alokasi honor kegiatan pemakaman Covid-19 ini menunjukkan kebobrokan dan carut marut sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. FKB merekomendasikan kepada Bupati untuk segera mengevaluasi dan menata kembali birokrasi dengan memperhatikan kompetensi dan loyalitas para ASN.

Baca Juga  Gubernur Khofifah Resmikan Dermaga IV Rute Ketapang-Lembar

“Pilkada sudah berakhir Jangan lagi ada intrik-intrik politik yang mengganggu proses perjalanan pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

Kami berpesan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati agar mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan amanah dalam menjalankan birokrasi.

Ingatlah selalu: seorang raja jatuh bukan karena musuh yang jauh, tapi karena orang-orang terdekatnya yang berada di sekelilingnya. Berikan sanksi kepada ASN yang bekerja buruk atau bahkan melanggar integritas dan aturan. Namun berikan penghargaan dan kasihilah para ASN yang telah bekerja baik, sebagaimana pesan ahli perang China kuno bernama Sun Tzu:

“Perlakukan orang-orang Anda seperti halnya anak-anak yang Anda kasihi. Dan mereka akan mengikuti Anda kemana pun Anda pergi.”

Selanjutnya, kami meminta kepada Panitia Khusus Covid-19 agar segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendudukkan persoalan ini. “Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah,”katanya.

“Kami bersyukur dan mengapresiasi langkah bupati untuk meminta maaf dan berterima kasih terhadap semua kritik yang ditujukan kepada beliau. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang siap mendengarkan semua kritik dan tidak mudah mengabaikan orang lain dengan menganggap pendapat mereka gak penting,” katanya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaPria Asal Krian Dibekuk, Masuk Proyek Embat HP
Berita berikutnyaBuntut Mabuk di Zona Cafe, Aliansi Warga Surabaya Tuntut Anggota Pol PP Dipecat

Tinggalkan Balasan