Para Nelayan Saat Bertemu Mahfud di Kecamatan Sepulu

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) terus mendapat protes dari nelayan sekitar Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Aturan jarak menangkap ikan yang dibatasi Pertamina membuat rugi para nelayan karena hasil tangkapannya turun drastis. Padahal aktivitas mencari ikan dilaut telah menjadi sumber penghasilan utama bagi warga pesisir utara Bangkalan selama bertahun-tahun.

Selain itu, keberadaan PHE WMO yang mengambil potensi alam berupa minyak dan gas di laut Bangkalan tidak memberikan manfaat positif bagi para nelayan serta warga terdampak.

Ironisnya banyak nelayan yang harus menjual perahunya karena tidak mampu membayar biaya transportasi yang disebabkan hasil tangkapan menurun.

“Perahu saya sampai saya jual pak. Karna tidak bisa membiayai nya. Dan sekarang saya menjadi buruh pada nelayan yang lain yang mampu beli solar,” ungkap Fahri salah satu nelayan saat curhat kepada anggota DPRD Jatim fraksi PDIP Mahfud S.Ag, Sabtu (18/9/21) di Kecamatan Sepulu.

Baca Juga  Linmas Surabaya: RHU Tidak Boleh Beroprasional Menunggu SE Walikota Terbaru
Loading...

Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan tanggungjawab sosial PHE WMO kepada masyarakat sekitar tidak jelas realisasinya. Bertahun-tahun pasca konflik tahun 2013 sikap pertamina seakan acuh tanpa penyelesaian, bahkan nelayan terdampak tidak pernah merasakan CSR dari PHE WMO.

“Pogram yang di gelontorkan oleh Pertamina hulu itu tidak tepat sasaran dan bahkan ada indikasi fikti,” tambah ketua forum Komunikasi Pengusaha dan Pemuda (FKPP) Kecamatan Sepulu, Ahmad Zainuddin.

Mereka berharap aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Jatim ini segera ditindaklanjuti dan diperjuangkan.

Menanggapi keluhan para nelayan, Mahfud berjanji akan mengawal aspirasi nelayan tersebut dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga  Jadikan Surabaya Lebih Baik, Walikota Eri Ajak Pemuda Muhammadiyah Bersinergi

“Ini juga tanggungjawab kami selaku wakil dari masyarakat Madura untuk memperjuangkan hak mereka,” katanya.

Mahfud mengatakan aspirasi ini akan disampaikan kepada anggota DPRD Jatim yang lain, dan akan segera mengundang para nelayan dan pihak PHE WMO.

“Yang jelas kami akan memanggil semua pihak. Sebagai langkah check and balance dan juga memperdalam. Kalau memang nanti tidak pernah ada CSR bagi masyarakat terdampak ini kan bisa lari ke ranah yang lebih serius bahkan bisa di evaluasi keberadaan dari perusahaan PHE WMO ini” tutupnya. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Berita sebelumyaHari Sampah Sedunia, Bupati Jember Buat Regulasi dan Optimalkan Tata Kelola TPA
Berita berikutnyaPemuda ini Ngecer ‘Pahe’ Setelah Putus Sekolah

Tinggalkan Balasan