Duh! Sederet Bobroknya Pelayanan ATR/BPN Bangkalan

316
Kepala ATR/BPN Kab Bangkalan saat melakukan konferensi pers dengan awak media jumat (6/8) (FOTO: Rusdi/Kabarjawatimur.com)

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Upaya Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat pengurusan sertifikasi tanah tampaknya masih sekadar wacana.

Namun temuan dugaan sederet bobroknya yakni dalam percepatan batas maksimal pengurusan sertifikat tanah 98 hari, nyatanya sekadar isapan jempol. Sebab, sejumlah warga di Kabupaten Bangkalan masih merasakan ruwetnya birokrasi saat mengurus sertifikat tanah.

Bahkan, pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Bangkalan ada yang 3 sampai 4 tahun lamanya tak kunjung selesai. Bukan itu saja, ternyata kantor ATR/BPN Bangkalan juga dilengkapi dengan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai.

Bobroknya pelayanan dikantor ATR/BPN Bangkalan terus disorot berbagai kalangan, salah satunya aktivis mahasiswa HMI Cabang Bangkalan.

Muhammad Tansri yang merupakan Kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Bangkalan diminta mundur dari jabatannya, lantaran tidak becus menyelesaikan sengkarut pengurusan sertifikat tanah.

Baca Juga  Pasca Korban Tewas Tenggak Miras, Polsek Jajaran Gelar Razia Oplosan

“Apa yang disampaikan hanya omong kosong, karena sampai saat ini Kepala BPN itu tidak becus menyelesaikan persoalan pengurusan sertifikat tanah,” ungkap Ketua HMI Cabang Bangkalan M. Mukaffi, Sabtu (7/8).

“Seharusnya jika tidak mampu mundur saja dari jabatannya,” tambah dia.

Mukaffi mengatakan, posko aduan yang dibuka HMI Bangkalan telah menerima 77 aduan dari masyarakat perihal pengurusan sertifikat tanah yang tak kunjung selesai di kantor ATR/BPN Bangkalan.

Loading...

“Sertifikat tanah yang tak kunjung diselesaikan ada yang 3 tahun, 4 tahun ada. Bayangkan dari tahun 2016 hingga saat ini belum selesai, apa yang kerjakan ATR/BPN ini,” terangnya.

Alumni STKIP PGRI Bangkalan itu menambahkan, jika ada oknum pegawai ATR/BPN Bangkalan yang melakukan pungutan liar hingga jutaan rupiah kepada masyarakat jika pengurusan sertifikat tanahnya ingin lancar dan cepat selesai.

“Ada oknum pegawai yang menarik pungutan sampai Rp 8 juta ke warga, bukan kaleng-kaleng BPN ini kalau tarik pungli,” kata dia.

Baca Juga  Rektor UTM Berikan Penghargaan pada Prodi, Dosen, Tendik dan Mahasiswa Berprestasi

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kabupaten Bangkalan, Muhammad Tansri menyampaikan, bagi masyarakat yang mengurus sertifikat tanah hingga saat ini belum selesai untuk datang langsung ke kantor ATR/BPN Bangkalan.

“Bagi yang belum selesai datang langsung kesini ke kantor BPN kami klarifikasi,” tegas Tansri kepada awak media saat konferensi pers dikantor ATR/BPN Bangkalan, Jum’at (6/8) kemarin.

Tensri menjelaskan, jika kantor ATR/BPN Bangkalan telah menyediakan beberapa fasilitas pelayanan bagi masyarakat, seperti pelayanan loket konsultasi, ruang laktasi bagi ibu menyusui, dan pelayanan jalur karpet merah bagi masyarakat yang mengurus sertifikat tanah secara langsung.

“Bagi masyarakat yang ingin memohon secara langsung sertifikat hak atas tanahnya, kami sediakan jalur khusus red karpet,” katanya. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Artikulli paraprakSelama Pandemi, FIFGROUP Salurkan Ratusan Ribu Paket Senilai Rp 23,85 Miliar
Artikulli tjetërPolhut Jember Tangkap Blandong Garong

Tinggalkan Balasan