Duh! Pasir Laut di Banyuwangi Dikeruk Backhoe

314
Alat berat backhoe ketika parkir dilokasi Pantai (istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Warga Dusun Glondong, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi mengaku resah adanya aktivitas pengerukan pasir laut diwilayah setempat.

Menurut informasi dari warga setempat, hampir setiap hari lalu lalang dump truk mengangkut pasir laut tersebut. Diketahui, sisi sebelah timur wilayah itu berbatasan langsung dengan bibir pantai.

“Kami resah dengan lalu lalang dump truck disini. Sudah jalannya sempit disini. Kalau tidak dibuat bisnis ya apalagi pasir laut ini,” kata R, warga setempat, Kamis (8/10/2020).

Disisi lain, aktifitas pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut, pengelolaan tambang pasir dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan. Bahkan dilokasi terdapat alat berat backhoe yang siap mengeruk pasir laut.

Baca Juga  Atlit Bola Cilik asal Pesanggaran-Banyuwangi Masuk Seleksi di Barcelona

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Watukebo, Sri Bunik Eka Diana menyampaikan bahwa aktivitas pengambilan pasir laut itu, Pemerintah Desa (Pemdes) setempat tidak tahu menahu. Namun yang mempunyai lokasi tersebut adalah Mangtanu.

Loading...

Dan untuk pengelola seterusnya, lanjut Sri Bunik, juga tidak tahu, karena disitu tidak semuanya lokasi masuk sepadan pantai. Tetapi yang jelas berdasarkan sertifikat yang ada itu ada pemiliknya, dan sebagian tanah itu terkikis arus sungai sehingga diadakan normalisasi dan pembuatan tanggul agar luas tanah Mangtanu tidak terkikis habis.

“Pernah saya melakukan pendekatan pribadi, sejauh mana untuk kepentingan itu, dia (Mangtanu, red) jawabnya memang tidak ijin ke desa tujuannya karena tanahnya itu atas dasar sertifikat. Tapi karena ada banjir lalu dinormalisasi,” kata Sri Buni, sapaan akrab Kades Watukebu ini.

Baca Juga  Resmikan Kantor Baru, DPC Partai Gerindra Gresik Optimis Raih 12 Kursi

Orang nomer satu di Desa Watukebo ini sebenarnya sudah memghimbau pada aktifitas pengambilan pasir laut. Oleh Desa, masih Sri Bunik, terus menghimbau agar aktifitas tidak diteruskan.

“Desa susah memilah antara normalisi dengan bisnis. Yang jelas kita tidak punya hak untuk melarang, dan kita juga tidak punya hak untuk mengijinkan. Kami menghimbau segera hentikan,” tegasnya.

“Dan kami terus koordinasi dan menghimbau bersama tiga pilar tetapi aktifitas terus berjalan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakLira Minta Kejari Tingkatkan Pengawasan Tapping Box dan PDT Restoran dan Hotel
Artikulli tjetërDemo Tolak Omnibus Law di DPRD Gresik Diwarnai Kericuhan

Tinggalkan Balasan