Ilustrasi

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Meski dimasa pandemi Covid-19, Madrasah Ibtidaiyah Nageri (MIN) 1 Banyuwangi atau MIN Sobo Banyuwangi, diduga masih membebani siswa atau wali murid dengan sejumlah pungutan.

Tak tanggung-tanggung, disinyalir sekolah dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, tersebut juga menentukan besaran pungutan. Yakni minimal Rp 500 ribu per siswa.

Informasi dilapangan, pihak MIN 1 Banyuwangi, memberi pilihan nominal yang dibebankan kepada siswa atau wali murid. Mulai dari Rp 500 ribu, Rp 750 ribu dan Rp 1 juta. Pembayaran bisa dilakukan sekaligus maupun diangsur.

Fakta cukup menggelikan muncul dalam prosedur pembayaran sistem angsuran. Lebih mirip angsuran cicilan bank. Misal, siswa untuk pembayaran Rp 500 ribu. Disitu siswa atau wali murid bisa mengangsur Rp 50 ribu per bulan selama setahun. Hingga angsuran menjadi Rp 600 ribu.

Pungutan yang dilakukan MIN 1 Banyuwangi, dengan tanpa melalui musyawarah melibatkan seluruh wali murid ini disebut akan digunakan untuk pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB), untuk pembelian tanah, membayar honor guru ngaji Rp 20 ribu dan pengadaan LCD Proyektor per kelas.

Baca Juga  Polisi Mulai Olah TKP Lokasi Bongkaran Besi Baliho yang Diduga Dijual Oknum Satpol PP

Melihat sasaran alokasi pungutan, akhirnya polemik pun muncul. Mengingat sejumlah sasaran alokasi pungutan bisa dialokasikan dari dana BOS. Yang mana, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, setiap peserta didik atau siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), per tahun mendapat alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 900 ribu.

Loading...

“Setelah saya baca Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, ternyata honor guru ngaji dan pengadaan LCD bisa dialokasikan dari dana BOS,” ungkap J, aktivis pemerhati pendidikan Islam, Rabu (14/7/2021).

Mengacu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah, lanjutnya, yang disebut sumbangan atau infaq itu nominal dan jangka waktu pembayaran tidak ditentukan.

Baca Juga  Forkopimda Banyuwangi Tinjau Vaksinasi di Sekolah dan Pesantren

Sementara itu, menurut J, berkiblat pada sejumlah peraturan, dijelaskan bahwa pembelian lahan atau investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

“Jadi jika mengacu aturan, pembelian lahan yang dilakukan MIN 1 Banyuwangi, bukan menjadi tanggung jawab peserta didik atau wali murid MIN 1 Banyuwangi. Serta bukan menjadi kewenangan Kepala MIN 1 Banyuwangi dan Komite MIN 1 Banyuwangi,” cetus J.

“Dari situ, patut diduga dalam kejadian ini telah terjadi praktik penyalahgunaan wewenang, dugaan praktik tindak pidana Pungutan Liar (Pungli) serta indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan yang terbitkan oleh MIN 1 Banyuwangi, kepada siswa atau wali murid,” imbuhnya.

Namun sayang, terkait polemik yang berpotensi mencoreng nama baik dunia pendidikan Islam ini, Kepala MIN 1 Banyuwangi, Sumarman, S Ag, enggan berkomentar. Pertanyaan wartawan melalui pesan Whatsaps (WA) tidak diberi tanggapan. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaMaterial Proyek Dilahan Warga Disoal
Berita berikutnya‘Bau Amis’ Praktek Dugaan Korup Lapas Kelas II A Jember Disorot Indonesia Club

Tinggalkan Balasan