Dugaan Pidana Pencemaran Nama Baik, Istri Almarhum Salim Kancil Penuhi Panggilan Polda Jatim

96
Istri Alm. Salim Kancil menunjukan surat tanah didampingi Jauhar Kurniawan

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Istri almarhum Salim Kancil, Bu Tijah dan putrinya, Ike, mendatangi Markas Kepolisian Republik Indonesia (Polda) Daerah Jawa Timur, Rabu (12/8/2020).

Kedatangan ibu dan anak ini adalah untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pemilik usaha tambak udang PT LUIS terhadap Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang sebelumnya dilaporkan oleh PT LUIS ke Polda Jatim atas dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik.

Pelanggaran pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE atas video yang diunggah oleh Lumajang TV. Dalam video tersebut terdapat penyebutan penyerobotan lahan milik almarhun Salim Kancil.

Bahwa kapasitas Bupati Lumajang dalam video tersebut adalah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah untuk membela Hak-Hak keluarga Almarhum Salim kancil yaitu Ibu Tijah dan Ike Anaknya atas lahan garapan yg telah digarap selama puluhan tahun oleh keluarga Salim Kancil.

Dalam pemberian kompensasi oleh PT LUIS keluarga Alm Salim Kancil menolak dan memilih untuk memperjuangkan lahan garapan milik Alm Salim Kancil.

Jauhar Kurniawan, Advokasi LBH Surabaya mengatakan, dalam pemeriksaan perkara ini, seharusnya Polda Jawa Timur lebih cermat memeriksa regulasi yang ada.

Perlu diketahui bahwa wilayah sempadan pantai adalah KAWASAN LINDUNG sebagaimana tertuang dalam Keppres 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, serta Perda Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032.

Baca Juga  Yang Berhak Terima Paket 5 Ribu Masker dan Sembako dari Polda Jatim juga DPR, Salah Satunya Ojol

“Dalam semua regulasi tersebut dinyatakan bahwa didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung dan semua kegiatan usaha yang berada di dalam kawasan lindung maupun yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memilik Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” sebut Jauhar Kurniawan, Rabu (12/8/2020).

Lebih jauh lagi, pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Loading...

Aktivitas PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (PT LUIS ) di Desa Selok Anyar dan Desa Selok Awar-Awar patut diduga berada dalam wilayah sempadan pantai, dan karenanya harus tunduk pada peraturan yang ada dengan kewajiban memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan.

Dari pemberitaan media dan unggahan media sosial facebook Bupati Lumajang bapak Thoriqul Haq dinyatakan bahwa PT LUIS telah mendapatkan izin lokasi melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/227/427.12/2017 tanggal 30 Agustus 2017 berlokasi di desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Selain Izin lokasi, dinyatakan bahwa aktivitas usaha tambak udang berada pada lahan Hak Guna Usaha (HGU). Sedangkan pada lokasi desa Selok Awar-Awar, PT LUIS baru mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Mendapatkan Izin Lokasi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang Nomor: 10/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Baca Juga  Nganggur Karena Pandemi, Pemuda ini Terekam CCTV Curi Beras

Perlu diketahui, bahwa Izin Lokasi bukanlah izin usaha dan tidak bisa menjadi landasan melaksanakan kegiatan usaha pada wilayah tertentu, Izin Lokasi hanya diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak pasca memperoleh tanah yang dimaksudkan.

“Karenanya, aktivitas PT LUIS di kawasan pesisir desa Selok Anyar dan Selok Awar-Awar harus dipertanyakan keabsahannnya,” tambah Jauhar Kurniawan.

Karena kuat dugaan perusahaan ini belum memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Karena syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan, sebuah badan usaha harus memiliki izin lokasi dan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri menyatakan belum pernah mengeluarkan rekomendasi AMDAL maupun izin lingkungan terhadap aktivitas usaha PT LUIS di kawasan pesisir desa Selok Anyar dan Selok Awar-Awar. (*)

Reporter : Eko

Loading...

Tinggalkan Balasan