Drs Taqiudin, Ketua BPD Desa Parangharjo Songgon Tercatat Sebagai Pengurus DPC PPP Banyuwangi

56
Foto diunggah di FB pribadi Drs Taqiudin, bernama Taq Sang Penyair, yang diunggah pada 28 September 2020. (Istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Ketua BPD Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Drs Taqiudin, diduga berstatus pengurus aktif DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi.

Dalam SK DPW PPP Provinsi Jawa Timur, Nomor : 20/SK/DPW/C/XI/2016, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Masa Bakti 2016-2021, nama Taqiudin tercatat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Faktanya, Taqiudin bisa menjabat sebagai anggota sekaligus Ketua BPD di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon.

“Iya, memang benar, Pak Taqiudin itu BPD Desa Parangharjo,” ucap O salah satu warga, Senin (22/3/2021).

Padahal, sesuai Pasal 64, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pasal 23, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan BPD, telah ditegaskan bahwa anggota BPD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Kabar Taqiudin menjadi pengurus DPC PPP Banyuwangi, diamini oleh sejumlah kader dan pengurus. Termasuk oleh Sekretaris DPC PPP Banyuwangi, Syamsul Arifin. Bahkan menurutnya, Ketua BPD Desa Parangharjo tersebut juga menjabat sebagai Tenaga Ahli (TA) Fraksi PPP DPRD Banyuwangi.

Baca Juga  Atasi Limbah Sampah Organik, Gresik Produksi Massal Eco Enzym

“Iya, TA Fraksi dia,” kata Syamsul Arifin.

Camat Songgon, Kunto Prastowo, mengaku pernah mendapatkan pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam perekrutan BPD yang terjadi di Desa Parangharjo. Dimana Taqiudin, yang merupakan Ketua BPD, juga tercatat sebagai pengurus DPC PPP Banyuwangi.

“Kami pernah mendapat laporan juga. Dan sesuai prosedur sudah kami lakukan teguran,” katanya.

Loading...

Sementara itu, Plt Kepala Desa Parangharjo, Nanang, mengaku baru mengetahui tentang kabar ini. Itupun setelah adanya Surat Klarifikasi dari Ormas Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi), tertanggal 19 Maret 2021.

Namun sayang, hingga berita dirilis, Taqiudin belum berhasil dikonfirmasi. Ketua BPD Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, yang diduga juga pengurus DPC PPP Banyuwangi, tersebut belum menjawab pertanyaan wartawan.

Atas kejadian ini, diduga kuat telah terjadi pemalsuan data administrasi dalam proses perekrutan BPD di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Mengingat Pasal 64, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pasal 23, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan BPD, telah ditegaskan bahwa anggota BPD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Baca Juga  Empat Maling Motor, Satu Ditangkap Polsek Gubeng

Dugaan tersebut terjadi lantaran, Taqiudin, Ketua BPD Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, sesuai SK DPW PPP Provinsi Jawa Timur, Nomor : 20/SK/DPW/C/XI/2016, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Masa Bakti 2016-2021, nama Taqiudin tercatat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi. Dan sejumlah pengurus DPC PPP Banyuwangi, juga membenarkan hal tersebut.

“Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka dipastikan ada tindak pidana pemalsuan data administrasi dalam proses perekrutan BPD di Desa Parangharjo. Imbas lain memungkinkan seluruh kebijakan dan produk hukum Pemerintah Desa Parangharjo yang melibatkan BPD, akan batal demi hukum. Termasuk hasil Pilkades tahun 2019,” ungkap Ketua Balawangi, Sholehudin. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Artikulli paraprakKapolri Listyo Sigit Ajak Pemuda Masjid Lawan Radikalisme dan Intoleransi
Artikulli tjetërCabai Rawit ‘Dicat’, 4 Orang Diperiksa Polisi

Tinggalkan Balasan