DPRD Tulungagung Gelar Paripurna, Raperda Perubahan APBD 2020 Ditetapkan

25
Suasana Sidang Paripurna Penetapan Perubahan APBD 2020.

TULUNGAGUNG, (Kabarjawatimur.com) – DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna guna menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020 menjadi Perda.

Didalam rapat tersebut, sejumlah fraksi memberikan 2 rekomendasi berupa catatan penting yang disampaikan kepada Bupati Tulungagung.

Ketua DPRD Tulungagung, Sumarsono mengatakan, tujuh fraksi anggota DPRD telah menyetujui ranperda perubahan APBD 2020 menjadi peraturan daerah.

“Meski begitu, beberapa fraksi memiliki beberapa catatan penting yang akan disampaikan kepada Bupati,” ucapnya Selasa (08/9/2020).

Dua catatan yang dimaksud meliputi kenaikan insentif transport dari guru honorer serta pembangunan RSUD tipe D di wilayah campurdarat.

“Dua catatan tersebut harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Loading...

Disisi lain, Gunawan, Fraksi Partai Gerindra mengatakan agar Pemda segera melakukan penutupan kepada swalayan berjaringan dilokasi pasar tradisional.

Baca Juga  Layanan Paspor ‘Langsung Pamit’ Imigrasi Surabaya Terima Apresiasi Komisi III DPR RI

“Adanya swalayan berjaringan diarea pasar tradisional tentunya sangat menghambat perekonomian pedagang kecil,” ujarnya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo didalam sambutannya mengaku berterima kasih kepada DPRD Tulungagung karena telah menetapkan ranperda perubahan APBD 2020 menjadi perda.

Disamping itu, ia juga akan memperhatikan catatan dari sejumlah fraksi terkait kenaikan insentif guru honorer, keberadaan swalayan di area pasar tradisional serta pembangunan RSUD di Campurdarat.

“Tiga catatan tersebut menjadi poin penting didalam kinerja kita,” pungkasnya.

Diketahui rapat paripurna tersebut digelar secara virtual di Graha Wicaksana DPRD yang melibatkan seluruh OPD, camat dan seluruh anggota DPRD Tulungagung. (*)

Reporter : Zainul Fuad

Loading...

Tinggalkan Balasan