DPRD Surabaya Tampung Aspirasi Pekerja RHU

436
Hearing antara pekerja RHU dan DPRD Surabaya komisi D

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com) – Perwali Surabaya Nomer 33 tahun 2020 khususnya di pasal 20 membuat tekanan bagi semua pekerja rumah hiburan umum juga para pekerja seni. Tekanan dari berhentinya pendapatan dan terdesaknya ekonomi keluarga yang di rasakan oleh para pekerja di saat saat berlakunya PSBB Surabaya raya apalagi juga adanya Perwali Surabaya yang baru.

Sehingga pada Senin (27/7/2020) sejumlah perwakilan pekerja rekreasi hiburan umum (RHU) atau malam tergabung dalam Badan Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya, untuk mengajukan penghapusan Perwali Surabaya Nomer 33 Tahun 2020.

Lebih dari 100 pekerja rumah hiburan umum yang datang ke Kantor DPRD Surabaya, dari masing masing bagian mulai dari security, terapis, manager, waters dan LC mengajukan untuk kembali diberlakukan Perwali Surabaya yang lama yaitu Nomer 28 tahun 2020.

Pekerja RHU Demo

Dijelaskan untuk Perwali Surabaya Nomer 28 tahun 2020 di terbitkan pada tanggal 10 Juni 2020 pada pasal 20 di sebutkan bahwa kegiatan pariwisata rumah hiburan Umum (RHU) boleh beroprasional namun harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Dari Perwali Surabaya tersebut para pekerja dan pengelolah RHU sepakat dan telah menjalankan sesuai anjuran pwmerintah.

Baca Juga  Istri Sedang Hamil, Suami Dipenjara Ditembak Pula

Namun pada tanggal 13 Juli 2020 kembali Pwmerintah Surabaya menganti Perwali menjadi Nomer 33 tahun 2020. Dimana isi Perwali tersebut untuk kegiatan RHU dan rumah hiburan malam untuk tidak beroprasional dan tidak keterangan hingga kapan.

Loading...

Dengan aturan Pemerintah yang baru tersebut sehingga menyebabkan para pekerja dan pengusaha merasa Pemerintah Surabaya tidak memerkirakan nasib perekonomian rakyatnya.

Selama pertemuan pihak pekerja yang diwakili oleh Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) dan Persatuan Musik Melayu Indonesia (PAMMI) serta Badan Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila, secara langsung ditemui oleh Khusnul Kotimah Komisi D dewan DPRD Surabaya partai PDIP.

Salah satu pembicara dari Nurdin Longgari Ketua Badan Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila mewakili para pekerja RHU memberikan keterangan.
“Kami pekerja RHU tergabung dalam badan pekerja dan buruh pemuda pancasila meminta Perwali 33 tahun 2020 dicabut atau direvisi,” ujarnya.

Disampaikan juga sampai akhir bulan juli tidak ada revisi ataupun mencabut Perwali 33 tahun 2020, pihaknya bersama seluruh pekerja RHU lainnya akan turun ke jalan untuk melakukan aksi lebih banyak lagi.

“Jika tidak ada revisi ataupun mencabut perwali 33 tahun ini kita akan turun ke jalan melakukan aksi,” tegas Nurdin.

Baca Juga  Nganggur Karena Pandemi, Pemuda ini Terekam CCTV Curi Beras

Dari pihak PAPPRI dan PAMMI juga mengajukan hal yang sama terkait Perwali 33 tahun 2020 untuk di cabut.

“Kami (PAPPRI/PAMMI) juga sama meminta agar Perwali 33 tahun 2020 direvisi maupun dicabut,” ujar Imron Sadewo.

Dari usulan yang disampaikan oleh perwakilan pekerja RHU, Ketua Komisi D Khusnul Khotimah mengatakan, pihaknya mengaku sudah mendengarkan beberapa masukan maupun keluhan dari mereka bahwa selama lima bulan tidak bisa bekerja.

“Selama tiga bulan masa PSBB mereka tidak bisa bekerja dan sekarang mereka juga harus mengalami hal yang sama setelah adanya peraturan walikota, sedangkan kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi,” kata Khusnul.

Bagi para perwakilan pekerja RHU juga menyampaikan agar supaya pihak DPRD Surabaya segera menyambungkan ke Pemerintah Surabaya terkait usulan pencabutan Perwali 33 tahun 2020.

Pihaknya juga melakukan dead line atau batasan Tempo hasil usulan yang diberikan hingga tanggal 3 Agustus 2020. Bila tanggal yang ditentukan tidak ada respon dari Pemerintah Surabaya, maka para pekerja akan turun ke jalan untuk melalukan orasi. (*)

Reporter: Rusmiyanto

Loading...

Tinggalkan Balasan