Wakil-Ketua-DPRD-Kota-Surabaya-Laila-Mufidah
Wakil-Ketua-DPRD-Kota-Surabaya-Laila-Mufidah

SURABAYA (Kabarjawatimur.com) DPRD Kota Surabaya mndorong adanya perbaikan sistem pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah yang mendesak agar sistem pemutakhiran data terkait warga penerima Bansos diperbaiki.

Politisi PKB Kota Surabaya ini menilai jika bansos tidak tepat sasaran terus menjadi salah satu masalah klasik dan hal it uterus terulang di masyarakat. Untuk itu pihaknya meminta bersama-sama mencegah agar semua Bansos bisa tepat sasaran.

“Kasihan warga yang berhak menerima terabaikan hanya karena sistem yang tidak tepat,” ujar Laila Mufidah, Senin (1/11/2021).

Pihaknya menyebutkan dengan perbaikan dan pemuktahiran data diharapkan agar pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah pusat sampai bantuan tunai dan sembako dari Pemkot atau berbagai bantuan sosial lainnya, agar tepat sasaran. Sebab saat ini masih saja dijumpai ada data penerima yang tepat.

Baca Juga  Tergiur Uang Cepat Jutaan Rupiah, Pengangguran ini Berurusan dengan Polisi

Akibat data penerima bansos yang kurang tepat maka program tersebut seakan menjadi kurang bermanfaat.Sebab masyarakat yang mestinya menerima bantuan tidak merasakan penerima manfaat. Malah yang terjadi ada warga mampu malah mendapatkan bansos.
Dicontohkan, di Rungkut Tengah, ada sekitar 9 warga yang mestinya lebih berhak mendapat Bansos terabaikan. Baik Bansos dari pusat BST, bantuan tunai Pemkot, bantuan sembako Pemkot, dan jenis bantuan lain.

Loading...

Warga mengadu ke ketua RT dan RW untuk mengajukan bantuan karena kondisi riil membutuhkan. Namun, ada warga ekonominya lebih baik dari warga yang mengajukan malah mendapatkan dapat bantuan.

” Saat reses menjadi akumulasi mereka mengeluh akan sistem Bansos. Sudah saatnya pemutakhiran data by digitalisasi. Ini tak bisa ditawar lagi,” tegasnya.

Baca Juga  Ini Prioritas Bupati Hendy dengan APBD Tahun 2022

Termasuk data base masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di kota juga harus termanage dengan baik. Kedepan harus ada akurasi data dengan terus meng-update data terkini.

“Pemantauan warga MBR perluuu dilakukan secara berkala. Digitalisasi data KBR tak bisa ditawar lagi. Harus ada Program pendataan khusus atau aplikasi yang menjangkau dan meng-update warga MBR,” terangnya.

Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang sudah berusaha mengatasinya persoalan ini seperti dengan sudah melakukan pemutakhiran data MBR. Dan pihaknya menekankan agar petugas juga yang harus turun ke lapangan agar proses menuju akurasi data lebih riil, termasuklangsung mengecek kondisi, mensurvei, melakukan wawancara, dan meng-cross cek.

Reporter: Gita

 

Loading...
Berita sebelumyaSebelum Dibakar, Pemilik Pilih Turunkan Pegupon di Area Judi Ploso
Berita berikutnyaPetugas Gagalkan Penyelundupan Ratusan Pil Koplo di Lapas Banyuwangi

Tinggalkan Balasan