DPRD Minta Semua Saling Bersinergi Menerapkan Perwali 67/2020 dan Aturan PPKM

Partai Golkar Surabaya
Dr Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya.

SURABAYA (Kabarjawatimur.com)
DPRD Kota Surabaya meminta semua pihak saling bersinergi dalam menyukseskan penerapan Perwali 67/2020 dan mematuhi aturan selama PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) agar wabah Covid-19 di Surabaya bisa ditekan.
“Semua saling bersinergi menerapkan Perwali 67/2020 dan aturan PPKM,” tegas Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, Rabu (3/2/2021).

Bahkan, politisi Partai Golkar ini juga meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya fleksibel dalam menegakkan protokol kesehatan (prokes).
Dalam menjalankan perpanjangan PPKM yang dimulai sejak 26 Januari hingga 8 Februari 2021 itu, menurutnya Pemkot Surabaya telah membagi tugas pengawasan dan penertiban selama PPKM ke dalam 15 sektor.

“Masing-masing itu sudah ada koordinator yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan penegakan prokes di pasar, mal, restoran, kafe, dan tempat hiburan malam. Tentunya ini cukup baik untuk memberikan pemahaman bagi sektor sektor tersebut untuk menjalankan protokol kesehatan,” sambung politisi yang memiliki latar belakang sebagai dokter ini.

Meski demikian, lanjut dia, terkait warga tidak mampu yang melanggar protokol kesehatan, pihaknya memberikan masukan agar sanksi administrasi yang diberikan lebih fleksibel. Artinya jika dalam perwali disebutkan denda bagi pelangar prokes untuk perorangan sebesar Rp250 ribu, namun khusus warga tidak mampu diturunkan menjadi Rp 150 ribu.

Loading...

“Harus dibedakan. Semisal orang yang tidak mampu diberikan sanksi perorangan sebesar Rp150 ribu, sedangkan kalau pengusaha Rp 5 juta sampai Rp25 juta sesuai yang ada di perwali,” katanya.

Tentunya, lanjut dia, bagi warga tidak mampu tersebut harus bisa menunjukkan bukti sebagai warga tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) kepada Satpol PP.

“Warga ini diringankan dari beban itu, biar tidak bertambah berat,” jlentrehnya.
Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto sebelumnya mengatakan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan yang sama dalam menegakkan protokol kesehatan (prokes). Hal ini, lanjut dia, lantaran Kota Surabaya memiliki wilayah cakupan yang luas dan jumlah penduduk tergolong besar.

Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 sebagaimana diubah menjadi Perwali No. 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa semua instansi atau OPD terkait mempunyai kewenangan yang sama dalam pengawasan maupun penegakan prokes, mulai dari Satpol PP, BPB dan Linmas hingga jajaran tiga pilar di kecamatan.

“Tujuan utama kita adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat untuk patuh protokol kesehatan,” katanya. (*)

Reporter: Ibad
Editor: Gita Tamarin

Loading...
Berita sebelumyaGunung Raung Erupsi Semburkan Abu Vulkanik Hingga 1.000 meter di Puncak
Berita berikutnyaKakanimsus Surabaya Minta Pejabat Baru Bisa Memberikan Kontribusi Solutif di Masa Pandemi Covid

Tinggalkan Balasan