DPRD Jember Bentuk Pansus Covid-19

Rapat pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Jember.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – DRPD Jember resmi bentuk panitia khusus (Pansus) melalui rapat paripurna yang digelar, Selasa (22/12/2020).

Kurang maksimalnya penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh satgas Covid-19 Pemkab Jember melatarbelakangi pembentukan pansus. Untuk diketahui saat ini Jember masuk dalam zona merah.

Wakil ketua DRPD Jember Ahmad Halim saat memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan, melalui usulan sejumlah fraksi pembentukan Pansus Covid-19 telah dibahas dalam rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Jember yang dilaksanakan pada 18 Desember 2020 lalu.

Dalam draf rancangan usulan Banmus, tertulis sejumlah tanggung jawab kerja dan susunan anggota pansus yang disepakati hanya sebanyak 15 orang anggota DPRD perwakilan masing-masing fraksi. Terdiri dari ketua pansus, wakil ketua, dan anggota.

Adapun tugas melekat pansus adalah mengawal dan ikut terlibat aktif dalam penanganan Covid-19 di kabupaten Jember, lalu menyerap aspirasi masyarakat terkait penenganan Covid-19 dan melakukan pengawasan anggaran yang digunakan selama penanganan Covid-19.

Rapat paripurna yang berlansung sekitar 16.00 WIB itu, berjalan cepat. Setelah draf usulan dibacakan, seluruh peserta rapat tak mengajukan satupun interupsi dan langsung menyepakati rancangan draf pansus tersebut. Meski Halim selaku pimpinan sidang menawarkan adanya usulan dari peserta sidang.

Loading...

Rapat paripurna, sempat ditunda selama 10 menit untuk menentukan ketua pansus Covid-19 akhirnya David Handoko Seto selaku perwakilan fraksi Nasdem yang juga menjabat sebagai ketua komisi C secara aklamasi terpilih menjadi ketua pansus.

Saat dikonfirmasi usai rapat paripurna ditutup, David Handoko Seto menyampaikan, pihaknya akan segera menggelar rapat internal pansus. Setelah itu, pihaknya akan mengundang satgas Covid-19 untuk meminta data agar tim pansus dapat melakukan pemetaan penanganan.

“Kita akan melakukan pendataan dan pemetaan situasi yang terjadi untuk itu, kita akan minta data melalui Satgas covid dengan menundang mereka ke DPRD,” Terangnya.

David melanjutkan dibentuknya tim pansus Covid-19 DPRD Jember tidak terlepas dari ketidak maksimalan penanganan yang dilakukan oleh tim Satgas.

Padahal, Kabupaten Jember memiliki anggaran penanganan Covid-19 sebesar 479 miliar. Dimana angka itu, terbesar kedua se-indonesia.

Namun faktanya, hingga saat ini Jember masih masuk dalam ketegori zona merah. Selain itu, David melihat tidak adanya keterbukaan Informasi publik.

Menurutnya fakta itu, tidak bisa dibiarkan saja, perlu langkah serius dari semua pihak terutama para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, DPRD Jember membentuk Pansus.

“Sejauh mana terkait penggunaan 479 miliar itu, sampai hari ini kita kan belum tahu, kemudian kegiatannya seperti apa kita harus tahu itu semua,” tandasnya.

Reporter: Rio

Loading...

Tinggalkan Balasan