DPRD Jember akan Laporkan Bupati Faida Pada Aparat Penegak Hukum

963
Ketua DPR Jember Itqon Syauqi.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Bocornya surat Gubernur Khofifah kepada Mendagri yang berisi usulan pemecatan Bupati Jember Faida, akan ditindak lanjuti DPRD Jember.

DPRD Jember saat ini menunggu respon dari pihak Kemendagri dan aparat penegak hukum. Surat usulan pemecatan tersebut kini menjadi bahan perbincangan di masyarakat setelah muncul di media massa dan media sosial.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi di gedung DPRD Jember Jalan Kalimantan 86.”Kami saat ini menunggu respon Mendagri dan aparat penegak hukum (APH),” kata Itqon, Rabu (4/11/2020).

Sebagai representasi publik meskipun pihak DPRD tidak memegang fisik surat tersebut, Itqon sebagai pimpinan DPRD Jember akan menindak lanjuti proses dan kebenaran dari surat Gubernur Jawa Timur itu. “Surat itu sudah menjadi milik publik ketika sudah diluncurkan. Nah DPRD ini representasi publik meskipun DPRD tidak memiliki surat tersebut, karena surat itu sudah tersebar,”ujar politisi muda PKB ini.

Baca Juga  Bawa Gergaji Layaknya Tukang, Ternyata Untuk Bobol Rumah

“Kami menunggu kepastian ini dari Mendagri, Mendagri mau melakukan apa merespon usulan Gubernur pemberhentian bupati, ”sambungnya.

Lebih lanjut selaku wakil rakyat, DPRD Jember juga menunggu kiprah aparat penegak hukum. Alasannya pada surat yang ditanda tangani Gubernur Khofifah itu disebutkan secara detail adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian negara.

Loading...

“Setelah saya baca di sembilan lembar surat, disana Gubernur secara rigid dan detail menyebutkan angka-angka. Saya selaku ketua DPRD Jember memohon, meminta dan mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk segera ditindak lanjuti,” tegas Itqon.

“Tanpa menunggu laporan karena yang membuat itu gubernur. Dan saya yakin gubernur tidak main-main, apalagi guyon. Terlebih kepadanya Mendagri,”sebutnya.

Itqon sangat berharap pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK secepatnya mengambil langkah-langkah hukum. Jika APH tidak melakukan tindakan, pihak pimpinan DPRD yang akan melaporkan ke APH.

Baca Juga  Kesebelasan Jurnalis Bekuk Diskominfo Jember 5-3

“Kalau tidak (segera mengambil tindakan), pimpinan akan bergerak melaporkan ke APH. Karena disitu jelas sudah ada potensi kerugian negara,” katanya.

”Ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, ada potensi kerugian negara di luar belanja wajib dan mengikat sebagaimana diatur dalam Perkada,” sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya dalam surat usulan tertanggal 7 Juli 2020 tersebut Gubernur menyebutkan dan menguraikan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bupati perempuan pertama di Jember itu.

Pelanggaran yang disebutkan Perkada yang disebutkan oleh Itqon Syauqi diataranya, pembayaran beasiswa mahasiswa D3 dan S1 yang dilakukan pada 15 dan 18 Mei 2020 sebesar total Rp 5.914.190.000.

Kemudian pembelian komputer dan audio visual di Dinas Pendidikan tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp 318.831.250.

Gubernur menyebut transaksi keuangan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprak554 SHM Tanah LC Puger Diselamatkan BPN, Nelayan Gembira
Artikulli tjetërKaryawan Toko Roti Dibekuk Polisi, Bawa Barang dari Jalan Kunti

Tinggalkan Balasan