DPRD Bojonegoro Tegaskan Raperda PPA Belum Final

149

Bojonegoro (kabarjawatimur.com) – Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro mendesak Komisi C DPRD Bojonegoro agar draf rancangan peraturan daerah (raperda) dibuat lebih komprehensif. Terkait draf raperda yang dinilai masih kurang spesifik, APPA Bojonegoro memberikan masukan terhadap draf raperda Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Rabu (11/05/2022).

Koordinator APPA Bojonegoro Nafidatul Himah saat audiensi di ruang Komisi C DPRD menerangkan, siap apabila diajak terlibat penyusunan draf raperda PPA. Karena memang kasus PPA itu cukup kompleks, jadi perlu banyak masukan bisa mengakomodasi perempuan dan anak secara maksimal.

Himah memberi masukan yang salahsatunya adalah dibentuknya pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan yang dibuka 24 jam.

“Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mengenal waktu,” ungkapnya.

Baca Juga  Pemkab Lamongan Fasilitasi Mudik Gratis

“Kami mendorong Raperda PPPA bisa segera disahkan agar permasalahan mengenai perempuan dan anak bisa segera teratasi dan negara bisa hadir untuk itu,” katanya Himah saat wawancara dengan media.

Loading...

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bojonegoro juga tergabung APPA Heriyanto memberikan masukan agar raperda PPA memperhatikan perlindungan buruh migran perempuan, juga perlindungan anak-anak dari buruh migran.

“Hak-hak mereka juga perlu mendapat perlindungan. Semoga bisa ikut dimasukkan ke dalam draf raperda PPA,” jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengapresiasi kepada para aliansi perempuan yang telah hadir memberikan masukan maupun mengkritisi terhadap draft raperda PPA, demi perbaikan pada draft tersebut.

Baca Juga  Jokowi Ijinkan Buka Masker Area Terbuka, Alasannya Covid Makin Terkendali

Ditehaskannya, bahwa draf raperda PPA belum final. Masih membuka ruang menampung aspirasi masyarakat.

“Semua masukan dari teman-teman APPA telah kami rekam dan catat agar selanjutnya pihak penyusun draf raperda dari peruguruan tinggi (Universitas Bojonegoro) bisa menambahkannya,” jelasnya.

Harapannya, raperda PPA bisa disahkan tahun ini. Juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang memang fokus mengawal isu perlindungan perempuan dan anak.

“Harapan kami dalam dua bulan kedepan, bisa dibuat panitia khusus (pansus) terkait raperda ini. Dan kami juga berkomitmen agar raperda ini bisa disahkan di tahun ini,” ujarnya. (*)

Reporter: Aziz

Foto: Hearing audiensi raperda PPA di ruang Komisi C DPRD Bojonegoro.

Loading...
Artikulli paraprakDekat dengan Warga NU, Erick Thohir Disebut Berpotensi Menyerap Suara PKB
Artikulli tjetërPemkab Bojonegoro Upayakan Penanganan Banjir Kota

Tinggalkan Balasan