DPRD Bojonegoro Studi Banding Terkait Pengelolaan Aset Daerah

131

Bojonegoro, (kabarjawatimur.com) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro studi banding ke Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Dalam rangka sharing pengelolaan aset daerah. Senin (04/07/2022).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro usai pertemuan saat di konfirmasi media Sudiono menjelaskan, studi banding ke Kabupaten Sumenep ini dalam rangka sharing terhadap perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 terbaru, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dipilihnya Kabupaten Sumenep untuk menjadi tujuan study banding, karena Sumenep lebih awal mendalami terkait PP tentang aset daerah tersebut.

“Kami ingin menyelaraskan untuk melakukan persamaan persepsi, terhadap persoalan pengelolaan aset ini,” kata anggota Dewan dari fraksi gerindra ini.

Baca Juga  Kurir Catering Dibekuk Polisi Diparkiran Motor

Sesuai aturan untuk penghapusan aset khususnya kendaraan perorangan oleh para PNS di OPD, juga dibolehkan untuk diajukan penghapusan dari aset, setahun sebelum mereka pensiun, menjadi kendaraan tersebut milik pribadi.

Loading...

“Sebab, jika tidak dilakukan tentunya Pemkab juga akan terbebani dengan biaya perawatannya dan sebagainya,” jelasnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep Fajar Rahman menyampaikan, kunjungan kerja komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencari referensi terkait pengelolaan aset.

“Kalau di Kabupaten Sumenep ini kan sudah ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), yang ngurus semua di sana, termasuk aset sekretariat dewan ini,” ungkapnya.

Setiap tahun di Kabupaten Sumenep ada evaluasi, hal itu untuk mengetahui keberadaan aset, sehingga yang sudah tidak terpakai segera dihapus agar tidak menjadi beban anggaran.

Baca Juga  Kembangkan Pariwisata Daerah, Menparekraf Apresiasi Kinerja Bupati Bojonegoro

“Agar tidak membebani kepada pemerintah daerah aset itu bisa dilelang, yakni satu tahun sebelum berhenti sebagai pimpinan bisa diajukan lelang, dengan harga 40 persen dari nilai pasaran, dalam ketentuannya seperti itu,” tambahnya. (*).

Reporter: Aziz.

Loading...
Artikulli paraprakAkomodir Kebutuhan Guru, Bupati Bojonegoro Usulkan P3K ke Pemerintah Pusat
Artikulli tjetërAset Pemkot Surabaya Senilai 15 Miliar Diselamatkan Kejari Tanjung Perak

Tinggalkan Balasan