DPD NasDem Gresik Tegas Menolak Pungutan PPN Sembako dan Pendidikan

2
Ketua DPD Nasdem Gresik H Saiful Anwar didampingi Ainul Fuad saat memberikan keterangan kepada awak media.

GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Menyikapi rencana pemerintah menerapkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan, DPD NasDem Kabupaten Gresik dengan tegas menolak rencana yang telah masuk dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut.

Ketua DPD Nasdem Gresik H Saiful Anwar mengatakan, penolakan terhadap adanya rencana pungutan PPN sembako dan pendidikan ini didasari pertimbangan bahwa kebijakan tersebut akan menyusahkan rakyat dalam kondisi pandemi seperti ini.

“Kalau rencana pungutan PPN sembako dan pendidikan diberlakukan, ini berarti pemerintah tidak peka dengan kondisi pandemi saat ini. Pemerintah harus peduli dan jangan malah membebani rakyat,” ujar H Saiful Anwar, Senin (14/6/2021).

Dia menegaskan, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil, pemerintah sedianya tidak hanya berpikir tentang income (pendapatan). Dia pun menyarankan pemerintah lebih fokus pada penyelesaian tunggakan wajib pajak

Baca Juga  Jual Tabung Diatas HET, Pria di Surabaya Diamankan

“Tunggakan wajib pajak ini yang seharusnya dikejar karena nilainya triliunan. Makanya sikap kami ini akan disampaikan melalui fraksi Nasdem dan diteruskan ke DPW dan DPP Nasdem,” ungkapnya pria yang berencana maju di Dapil X (Gresik dan Lamongan) pada Pileg 2024.

Loading...

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh politikus Nasdem Gresik Ainul Fuad. Dia menyebut penolakan Nasdem Gresik atas rencana pungutan PPN ini murni inisiatif DPD. Bukan instruksi DPW maupun DPP.

“Penolakan ini sebagai bentuk sikap Nasdem terhadap kondisi masyarakat yang memprihatinkan di saat pandemi Covid-19. Sikap partai ini akan kami kirim ke DPRD Gresik untuk ikut bersikap,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani juga berpendapat, kenaikan PPN sembako dan pendidikan dinilai tidak tepat. Sebab, situasi pandemi ini sudah memporak porandakan kondisi ekonomi masyarakat.

Baca Juga  HMI Dorong Polri Tangkap Biang Rusuh di Tanah Air

“Memang tidak tepat, karena saat ini mesyarakat lagi sulit sulitnya menghadapi masalah ekonomi. Sehingga kami sangat tidak setuju,” katanya disela sela pembukaan Bimtek Aparatur Desa di Hotel Aston Gresik.

Gus Yani berkata, pemerintah harus melakukan upaya untuk memulihkan ekonomi agar masyarakat bisa berbuat banyak untuk memperbaiki kondisi ekonominya yang sedang terjun bebas.

“Cara tepat adalah membuat kebijakan agar ekonomi masyarakat kembali bergairah. Intinya kami tidak setuju dengan rencana tersebut,” ungkapnya. (*)

Reporter : Azharil Farich

Loading...
Berita sebelumyaKapolri Intruksikan Seluruh Kapolda Bentuk Kampung Tangguh Narkoba
Berita berikutnyaPlengsengan Baru Jadi Sebulan Sudah Ambrol, Warga Minta Dinas Pengairan Banyuwangi Bangun Ulang Sesuai Spesifikasi

Tinggalkan Balasan