DPC PDIP Jember Desak Mendagri Beri Sanksi Tegas pada Bupati Faida

781
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Jember Anasrul (tengah).

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Kemendagri memutuskan memblokir data administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara di 67 Pemerintah Daerah, salah satunya termasuk Kabupaten Jember.

Pemblokiran dilakukan karena pemerintah daerah tersebut belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Mendagri memberikan batas waktu maksimal 10 hari agar pejabat pembina kepegawaian, agar Bupati setempat segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Seperti yang disampaikan staf khusus Mendagri, Kastorius Sinaga pada media, belum lama ini.

Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Jember Anasrul menegaskan, dalam sanksi Mendagri sebenarnya sudah tegas agar segera dieksekusi dalam penjatuhan sanksinya.

“Kita mendesak pada Mendagri melalui Fraksi PDIP di DPRD Jember, agar segera menjatuhkan sanksi pada Bupati Faida yang saat ini cuti dan maju sebagai cabup petahana. Sanksinya bisa disekolahkan dan juga pemecatan,” tandas Anasrul saat rilis media, Selasa (3/11/2020).

Baca Juga  Sambil Bawa Kambing, Aliansi WC Gresik Desak Oknum DPRD Terlibat Pernikahan Nyeleneh Ditindak Tegas

Dalam kasus netralitas ASN yang telah masuk di Bawaslu Jember yakni kasus yang dialami Camat Tanggul dan sampai sekarang belum ada sanksi dari atasan. Sebelumnya, Kastorius menjelaskan, pemberian sanksi pemblokiran data kepegawaian ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditembuskan kepada Kemendagri.

Loading...

Data kepegawaian tersebut harus diblokir untuk sementara waktu. Menurut Kastorius, rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk menjaga perilaku aparatur sipil negara, dan harus ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian.

Maksimal 10 hari, kata Kastorius, setelah rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara ditindaklanjuti, maka rekomendasi Kemendagri akan ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Negara.

Baca Juga  Siswa Baru Ditarik Rp 2,7 Juta, MAN 1 Gresik Dituding Meraup Keuntungan

Implikasi pemblokiran data tersebut berupa akses pelayanan administrasi ditutup sementara, menyangkut hak-hak Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan terkait netralitas, termasuk hak kenaikan pangkat dan hak lainnya.

Jika rekomendasi tersebut tidak segera ditindaklanjuti, Komisi Aparatur Sipil Negara bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian.

Namun pihaknya berharap persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara ini bisa segera selesai dan pejabat pembina kepegawaian menjalankan rekomendasi yang telah diberikan.

Reporter: Rio

Loading...
Artikulli paraprakKiai, Mubalig, Guru Ngaji Galakkan Istigosah Asma’ Songo Doakan Ipuk-Sugirah
Artikulli tjetërOnline Terus, Pria 51 Tahun Malah Ditangkap Polisi

Tinggalkan Balasan