Mahmudi (baju abu-abu) saat walk out dari ruang rapat pembahasan KUA-PPAS tahun 2022, Senin (9/8). (Foto: Rusdi/Kabarjawatimur.com)

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau sering disebut KUA-PPAS antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2022 ditunda.

Hal itu menyusul belum rampungnya pembahasan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) 2018-2023.

“Jadi kesepakatan kita bersama, badan anggaran untuk menunda (pembahasan KUA-PPAS) sampai pembahasan P-RPJMD selesai atau sampai menunggu hasil evaluasi,” terang Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Muhammad Fahat menyampaikan, Senin (9/8).

“RPJMD dulu selesai baru KUA-PPAS dibahas,” imbuh dia.

Rapat pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 di ruang Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (9/8) sempat diwarnai aksi walk out anggota Banggar, Mahmudi.

Baca Juga  Mathur Husyairi Serap Aspirasi Warga Pulau Kangean Sumenep

Mahmudi memprotes karena pembahasan KUA-PPAS sempat ingin dilanjut oleh Ketua Banggar dan Timgar Pemkab Bangkalan meskipun P-RPJMD belum rampung dibahas.

“Tadi sudah kita lihat, kita ini mau dibodoh-bodohi, kalau ini (pembahasan KUA-PPAS) tetap lanjut dibahas apa yang mau dijadikan dasar?,” tanya politisi partai Hanura tersebut.

Loading...

Mahmudi menjelaskan, dalam perubahan RPJMD itu salah satunya mengenai daftar harga satuan, satuan organisasi dan tata kerja (SOTK). Sehingga, nomenklatur rancangan APBD tahun 2022 harus melakukan penyesuaian.

Lebih lanjut, Mahmudi menilai TAPD atau sering disebut Timgar tidak becus dalam melaksanakan pekerjaannya.

“Artinya Timgar ini tidak becus,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan Moh. Taufan Zairinsyah tidak mempersoalkan penundaan pembahasan KUA-PPAS tersebut, karena sudah kesepakatan bersama antara Banggar dan Timgar.

Baca Juga  Jadi Ajang Pesta, Rumah di Sawunggaling Digrebek Polisi Timsus

“Kita siap karena ini keputusan kolegial ya, keputusan bersama antara Banggar dan Timgar,” kata Taufan.

Taufan mengaku belum mengetahui sampai kapan penundaan pembahasan KUA-PPAS tersebut. Sebab, RPJMD yang ada masih tetap berlaku sampai tahun 2023.

Hal itu mengacu peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Saya tidak tahu ditundanya itu, besok tetap berlanjut sesuai jadwal kita atau seperti apa, karena tadi kita sudah sampaikan RPJMD kita itu masih berlaku sampai 2023 mengacu pada Permendagri 77,” katanya. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaPercepat Herd Immunity, Forkopimda Jatim Cek Vaksinasi Merdeka di Kodam V Brawijaya
Berita berikutnyaKapolres Tuban Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil Jelang Purna

Tinggalkan Balasan