Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel Pastikan Permintaan Lonjakan Paspor Bisa Teratasi. Ini Jawaban Atas Kekhawatiran Kanwil Kemenag

119
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Ajub Suratman memimpin RDK bersama Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel.

 

SUMATERA SELATAN (Kabarjawatimur.com)
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Sumatera Selatan, Saffar Muhammad Godam memastikan bisa mengatasi lonjakan permintaan paspor buntut dari pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dengan strategi yang sudah disiapkan.

Pernyataan itu disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran Plt Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Sumsel dalam rapat dalam kantor (RDK), Rabu (10/6/2020).

“Bapak Kabid Haji Umroh Kemenag tidak perlu khawatir. Saya dan jajaran Divisi Keimigrasian telah menyiapkan strategi guna mengatasi lonjakan permintaan pembuatan paspor tersebut,” ujar mantan Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura ini memberikan kepastian, kemarin.

Lanjut Godam, dengan telah diresmikannya Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Musi Rawas dan di Baturaja, ia yakin bisa mengatasi pelonjakan tersebut. Terhitung sejak ada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Muaraenim, UKK Musi Rawas dan UKK Baturaja, ada 4 unit yang siap menghandel pelayan pembuatan paspor di Sumatera Selatan dengan cepat dan tepat.

“Selain itu, kami juga akan melakukan advokasi dan koordinasi dengan kepolisian guna menjaga ketertiban dalam penyelenggaran haji dan umroh,” sambung mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta ini.

Baca Juga  Warga Antusias, BINDA Jatim Bersama Dinkes Bojonegoro Gelar Vaksinasi

Sekadar Diketahui, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 untuk melindungi calon jemaah dan petugas dari paparan Covid-19. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Kanwil Kementerian Agama Sumsel untuk mengatasi masalah tersebut.

Kedua instansi pemerintah ini lalu mengadakan RDK dengan
mengangkat tema Koordinasi dengan Kementerian Agama Sumatera Selatan terkait Pembatalan Haji Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M.

Loading...

Turut hadir dalam RDK, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ajub Suratman, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Pejabat Struktural dan Fungsional Divisi Keimigrasian, serta Plt. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ajub Suratman mengungkapkan bahwa perlu diadakannya koordinasi terkait pembatalan haji.

“Menyikapi keputusan pemerintah yang membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun 2020, maka kita perlu melakukan koordinasi ke berbagai pihak terkait agar tidak terjadi miss komunikasi dan miss informasi. Maka kehadiran Perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel ini sebagai hal yang tepat untuk membahas langkah apa yang harus kita lakukan kedepannya,” ujar Kakanwil.

Baca Juga  Kenapa Tebu di Kebun PTPN XII Kalikempit Tidak Dimuat ?

Mendapat penjelasan Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Plt Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Sumsel Muhammad Ali turut menyikapi statement tersebut. Menurutnya, layanan penyelenggaraan haji dan umroh merupakan salah satu bentuk sinergitas antara Kemenkumham dengan Kemenag.

“Kemenkumham menyediakan layanan paspor untuk keberangkatan haji dan umroh yang teknisnya diatur oleh Kemenag. Dengan adanya berita pembatalan haji tahun 2020 ini, saya rasa akan terjadi lonjakan dan pembludakan orang-orang yang membuat passport,” ujarnya, cemas.

Kebijakan pembatalan haji ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai. Pertimbangannya adalah keselamatan calon jemaah haji, pasalnya jumlah kasus penularan virus corona di Indonesia masih tinggi dan juga di Arab Saudi sendiri juga masih terjadi penularan. (*)

Reporter: */Boy
Editor: Okin Dzulhilmy

Loading...
Artikulli paraprakHutang! Takut Dimarahi Suami, Emak-emak di Banyuwangi Buat Laporan Palsu ‘Ngaku’ Dijambret
Artikulli tjetërSeruduk Dump Truk di Gresik, Pengendara Motor Mr X Tewas

Tinggalkan Balasan