Mohammad Hotib, Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Mencermati dissenting opinion yang dipaparkan oleh Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Kabupaten Bangkalan pada media online lingkarjatim pada Minggu 23 November 2019, menurutnya; Badan Layanan Umum yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012; Perubahan atas PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No 79 Tahun 2018; Perubahan atas Permendagri No 61 Tahun 2007 Tentang Badan Layanan Umum, patut dikesampingkan (derogat) oleh UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, khusunya pengaturan mengenai pendapatan atas pengelolaan keuangan rumah sakit sebagai badan layanan umum daerah (BLUD). Imbalan atas jasa layanan yang diterima BLUD tidak dapat dimasukkan sebagai pendapatan daerah bertentangan dengan pasal 51 UU Tentang Rumah Sakit, menurut kami gagal paham.

Kendati Badan Layanan Umum secara eksplisit tidak diatur melalui Undang-Undang, namum secara implisit terkadung dalam UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat BLUD sebagai instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan kegiatannya bersumber dari APBD, tentu perlu diatur dengan Undang-Undang meskipun tidak secara tersirat, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 23C UUD 1945; “hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur oleh Undang-Undang”.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, termasuk didalamnya pengelolaan badan layanan umum. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012; Perubahan atas PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum merupakan ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Presiden dalam menerjemahkan BAB XII UU No 1 Tahun 2004 prihal tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sebagaimana termaktub pada pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harus dipahami bahwa PP No 74 Tahun 2012; Perubahan atas PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di akui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab dibentuk menurut atribusi kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 69 ayat (7) UU No 1 Tahun 2004. Sementara Permendagri No 79 Tahun 2018; Perubahan atas Permendagri No 61 Tahun 2007 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi dari pasal 4 ayat (6) PP No 23 Tahun 2005 dan pasal 150 PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja badan layanan umum di susun dan disajikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah. Pendapatan dan belanja badan layanan umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan untuk selanjutnya dikonsolidasikan dalam RKA kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan Negara/ Daerah. Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum sehubungan dengan jasa layanan dan hibah atau sumbangan dari masyarakat dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum {pasal 69 ayat (2) sampai (7) UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara}.

Baca Juga  Dirjen HAM Tepis Peduli HAM Beban Pekerjaan Tambahan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) PP No 23 Tahun 2005, menyebutkan; Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU menerapkan sitem informasi managemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia. Lebih lanjut dalam pasal 3 ayat (2), BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sebagai instansi induk. Oleh sebab tidak terpisah, maka menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.

Loading...

Pada BAB V PP No 23 Tahun 2005 mengenai perencanaan dan penganggaran, BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian negara/ lembaga, atau (dalam konteks pemerintah daerah) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), selanjutnya diterjemahkan dalam rencana strategis bisnis (RBA) tahunan berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, disusun menurut kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat atas jasa layanan, badan lain dan APBD sebagai bagian dari tanggung jawab bupati/ wali kota atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. RBA yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada kepala SKPD guna dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD atau rancangan APBD. Menurut kewenangannya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selanjutnya mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran. DPA BLUD yang telah disetujui dan disahkan oleh PPKD menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati/ wali kota dengan pimpinan BLUD yang bersangkutan. DPA menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh BLUD.

Khusus mengenai pengaturan pendapatan dan belanja; Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLUD. Sementara pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLUD yang dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan pengadaaan barang dan atau jasa BLUD yang bersangkutan pada tahun berjalan. Secara substantif, terdapat tiga item yang dapat dikelola melalui mekanisme BLUD, yaitu; pertama, penyediaan barang dan atau/ jasa.

Kedua, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi. Ketiga, pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan peningkatan ekonomi. Penyediaan barang dan atau/ jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) Permendagri No 79 Tahun 2018, diutamakan untuk pelayanan kesehatan. Hal ini sinergis dengan pasal 7 ayat (3) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyebutkan; rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus berbentuk unit pelaksana tekhnis dari instansi yang bertugas dibidang kesehatan dengan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan tidak termasuk pada domain badan layanan umum. Atas pengertian diatas, maka pendapatan BLUD tetap dikategorikan pendapatan daerah pada rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara pajak, retribusi perizinan tertentu dan perizinan, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimasukan pada kategori pendapatan asli daerah.

Baca Juga  Air Kerap Tak Mengalir, Warga Keluhkan Layanan PDAM Bangkalan

Pendapatan BLUD dari jasa layanan maupun hibah terikat dan tidak terikat serta hasil kerja sama dengan pihak lain dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak pemerintah daerah, yakni dilaporkan sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada pasal 285 ayat (1) huruf (c) UU No 23 Tahun 2014; merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, BLUD dapat melakukan pemanfaatan surplus kas, baik melalui mekanisme investasi jangka pendek (deposito), pengembangan unit-unit usaha baru maupun penyertaan modal untuk usaha-usaha dari kerja sama pihak lain yang berhubungan langsung dengan substansi kegiatan BLUD sendiri maupun diluar kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan BLUD.. Dalam hal pemerintah daerah memandang perlu, sesuai dengan kewenangannya, atas perintah bupati/ wali kota surplus anggaran BLUD dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas keuangan BLUD terkait. Hal tersebut berkesesuaian dengan pasal 328 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan; dalam rangka managemen kas, pemerintah daerah dapat mendepositokan dan atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan likuiditas pelayanan publik. Penerimaan atas bunga deposito, bunga atas penempatan uang dibank, jasa giro, dan atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah. Pendek kata, hal ini berlaku secara mutatis mutandis atas pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

Sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya, terbuka audit laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD oleh pemeriksa ekstern sebagai bagian dari penerapan sistem akuntansi bisnis pada pengelolaan keuangan BLUD, disamping pembinaan dan pemeriksaan secara intern oleh satuan pemeriksa intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD. Audit oleh pemeriksa ekstern merupakan rangkaian pengawasan atas penerimaan imbalan dari pengadaan barang dan atau jasa layanan yang di berikan oleh BLUD kepada masyarakat secara luas.

*) Penulis adalah Mohammad Hotib, Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Kabarjawatimur.com

Loading...
Berita sebelumyaHebat, Penambal Ban di Surabaya Mainannya Serbuk Putih
Berita berikutnyaPolresta Banyuwangi Dikukuhkan, AKBP Arman Asmara Jabat Kapolresta Banyuwangi

Tinggalkan Balasan