Dilaporkan Melanggar, Acara Musrenbang Desa Gumirih Diklarifikasi Bawaslu

47
Kades Gumirah usai dipanggil Bawaslu setempat

BANYUWANGI (kabarjawatimur.com)- Terkait adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi yang dihadiri oleh Ketua Partai pada 24 Januari 2019 lalu.

Kepala Desa (Kades) Gumirih, Mura’i Ahmad, dan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto diundang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, pada Senin (11/2/2019). Keduanya diklarifikasi secara tertutup oleh jajaran petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banyuwangi atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan sebagai pelapor adalah Ketua LSM Aliansi Rakyat Miskin (ARM), Muhammad Helmi Rosyadi.

Kedatangan Mura’i ke Kantor Bawaslu sekira pukul 08:30 WIB juga didampingi dan disuport oleh Kades Gitik, Hamzah. Kades Singojuruh, Sahuni, Kades Karangbendo Budiharto, dan Kades Sumberarum, Ali Nur Fatoni.

“Banyak poin-poin yang ditanyakan oleh Bawaslu tadi, lebih dari 20 pertanyaan,” ucap Mura’i Ahmad.

Kepada wartawan, Mura’i mengatakan kegiatan Musrenbang itu kebutuhan desa dan juga awal cikal bakalnya desa itu adalah Musrenbang itu yang sebelumnya melalui tilik dusun. “Tadi kami sampaikan, tolong jangan seret kami kedalam agenda Pemilu, karena Musrenbangdes itu hak kami, dan digelar guna mendorong percepatan pembangunan desa,” cetus Mura’i usai menjalani klarifikasi.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto usai klarifikasi di Bawaslu Banyuwangi

Saat di dalam ruangan, Mura’i menjelaskan kronologi serta bukti-bukti bahwa kegiatan yang dia lakukan tidak untuk berpihak pada Caleg atau partai mana pun. Meskipun dalam pelaksanaan Musrenbangdes, hanya Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, yang datang.

Selain Michael, dalam Musrenbangdes Gumirih, sebenarnya Mura’i juga mengundang 9 anggota dewan dan ketua partai. Dari kalangan anggota dewan adalah, Handoko SE, selaku wakil rakyat Dapil 2 dari Partai Demokrat; H Ali Mahrus, wakil rakyat Dapil 2 dari Partai PKB; Syahroni, wakil rakyat Dapil 2 dari partai PPP; Salimi, wakil rakyat Dapil 2 dari Partai PDI P; dan Limpat Prawiro Dikdo, anggota dewan Dapil 2 dari Partai Gerindra.

Loading...
Baca Juga  Viral, Video Pembuangan Tebu, Diduga Terjadi di Wilayah PTPN XII Kalitelepak

Sedang kalangan ketua partai ada, selain Michael ada H Fauzan, Ketua DPC Partai PPP Banyuwangi dan H Joni Subagyo, Ketua DPC PKB Banyuwangi. “Yang kami undang itu anggota dewan dan ketua partai yang berdomisili di Dapil 2 Banyuwangi. Itu kami lakukan karena desa kami berada di Dapil 2, dan tahun sebelumnya kami juga melakukan hal yang sama, dan tidak ada masalah,” tegasnya Mura’i.

Menurut Mura’i, tujuan mengundang hadirkan para ketua partai dalam Musrenbangdes, guna mendengar serta bertatap muka langsung dengan masyarakat. Dengan begitu, para ketua partai bisa melakukan evaluasi kinerja para wakil rakyatnya.

“Ada dua anggota DPRD Banyuwangi lain yang turut kami undang. Yakni Ma’rifatul Kamila, wakil rakyat Dapil 2 dari Partai Golkar dan Made Suwastiko, wakil rakyat Dapil 2 dari Partai PDI P. Namun karena keduanya tidak bisa ditemui, akhirnya undangan tidak tersampaikan, buktinya semua ada,” papar Kades Gumirih.

Sebagai bukti, Mura’i mengaku juga menunjukan bukti notulen Musrenbangdes Gumirih. Disitu tertera jelas, satu persatu undangan, baik anggota DPRD Banyuwangi, maupun ketua partai mendapat jatah yang sama untuk menyampaikan masing-masing program kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto menegaskan bahwa kehadirannya dalam agenda Musrenbangdes Gumirih, atas dasar surat undangan. Dia mengakui bahwa saat itu dia diberi waktu bicara, tapi hanya 5 menit.

Baca Juga  Destinasi Wisata Bojonegoro Dilengkapi Kuliner Sebagai Penunjang

“Disana saya tidak berkampanye, saya hanya menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat. Rekamannya ada,” ungkapnya.

Walau telah menyeret dalam proses klarifikasi Bawaskab, Michael justru mengacungi jempol pada apa yang dilakukan Kades Gumirih. Karena salah satu tugas anggota dewan maupun ketua partai adalah mendengar keluhan serta aspirasi wong cilik.”Menemui masyarakat kan itu tugas wakil rakyat, dan ketua partai penting mengetahui aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerja para wakil rakyatnya,” tegas Michael.

Komisioner Bidang Panindakan Pelanggaran Bawaskab Banyuwangi, Anang Lukman menjelaskan, sesuai laporan, Kades Gumirih diduga melanggar Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atas indikasi menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Sedang Michael Edy Hariyanto, diduga melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah.

Dari larangan tersebut, ada ancaman sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelanggarnya. Namun sayang, dalam proses ini, Mohammad Helmi Rosyadi, si pelapor justru belum menjalani proses klarifikasi. Dua kali dia diundang Bawaskab, selalu datang terlambat. Sedang dua orang saksi dari pelapor juga terindikasi mengurungkan niat menjadi saksi.

“Besok (Selasa, 12 Februari 2019), kami akan mengundang hadirkan saksi dari kalangan ketua partai terundang yang tidak hadir, yaitu H Joni Subagyo, Ketua DPC PKB Banyuwangi dan Ketua DPC PPP Banyuwangi, H Fauzan,” pungkas Anang.

Reporter: Rochman

Editor: Risky

Loading...
Artikulli paraprakPuluhan Kali Beraksi Pelaku Curanmor Ditangkap, Dua Lainnya DPO
Artikulli tjetërKembali Viral di Gresik! Video Wanita Berjilbab Caci Maki Keluarga Pelaut

Tinggalkan Balasan