Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Letkol Laut (P) Eros Wasis saat melakukan sidak di klinik sekitaran Pelabuhan Ketapang. (Istimewa)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Nasib 10 klinik yang mengeluarkan surat bebas covid-19 di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi ‘Disidak’. Pasalnya, klinik tersebut diduga melanggar aturan.

Hal tersebut dikatakan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Letkol Laut (P) Eros Wasis saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lembaga penerbit surat bebas, pada Sabtu (17/7/2021).

“Kita cek ada 10 klinik yang melanggar ketentuan UU kesehatan,” tegas Letkol Laut (P) Eros Wasis.

Dugaan pelanggaran tersebut diantaranya tentang pemalsuan lokasi klinik dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak bersertifikat melakukan uji SWAB.

“10 klinik itu melanggar identitas lokasi dan SDM yang belum dilengkapi sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan SWAB,” cetus Eros Wasis yang juga menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi ini.

Baca Juga  Polisi Jember Tangkap 'Malin Kundang', Eh Maling Kutang

Dalam sidak itu, petugas Satgas Covid-19 Kecamatan Kalipuro dan Dinas Kesehatan mengecek satu persatu lembaga atau klinik yang tersebar di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang dan Lanal Banyuwangi.

“Tadi sempat kita tanya satu persatu. Ternyata banyak yang masih mahasiswa melakukan uji swab. Terus lokasi mereka membuka cabang tidak ada izin,” ucapnya.

Loading...

Eros Wasis menambahkan, penertiban ini dilakukan agar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi saat mereka melakukan kegiatan praktek pemeriksaan SWAB. Ini juga mengantisipasi keluarnya surat bebas Covid-19 palsu yang dapat merugikan masyarakat.

“Antisipasi adanya surat bebas Covid-19 palsu. Selain itu juga kita mengantisipasi praktek pelanggaran lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer pada Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Edi Hermanto menambahkan, selama sidak berlangsung pihaknya belum menemukan paramedis yang kompeten dalam melakukan SWAB di beberapa lokasi di sekitar pelabuhan ASDP Ketapang.

Baca Juga  Baliho Puan Dibongkar, DPRD Banyuwangi Bakal Panggil Beberapa Pihak

“Pelanggarannya karena SDM ya, kami belum menemukan paramedis berkompeten minimal ada surat job training sebagai paramedis. Karena SWAB ini kan pelayanan invasi ke mulut dan tenggorokan. Jadi ya sangat berbahaya sebenarnya kalau tidak ada kompetensi di dalamnya,” katanya.

“Tentu ini melanggar UU kesehatan. Kita minta lembaga atau klinik bisa melengkapi. Sementara untuk lokasi harusnya ada di dalam pelabuhan. Bukan diluar pelabuhan,” imbuhnya. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaTNI-Polri Banyuwangi Bagikan Bansos PPKM Darurat
Berita berikutnyaJember Bebas Masker Hoax

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan