BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Intervensi Kepala Desa terhadap pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih sangat mendominasi. Hal itu terjadi di Desa Batokaben, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang dikeluhkan warganya.

Rofi’ih mengatakan, pembentukan panitia pemilihan BPD di Desa Batokaben sangat janggal. Pasalnya, panitianya berasal dari keluarga dekat Kepala Desa.

Ia mengungkapkan, Ketua panitia pemilihan BPD di desanya merupakan paman Kepala Desa. “Sedangkan wakil ketuanya itu mertuanya (Kepala Desa,red),” ucap Rofi’ih Selasa (10/9/2019).

Oleh karena itu, pihaknya selaku aliansi pemuda peduli desa merasa keberatan terhadap pembentukan panitia tersebut. Karena panitia yang terbentuk keluarga dekat kepala desa. Bahkan ia menuding, pembentukan tersebut tanpa musyawarah desa (musdes).

Baca Juga  Cetak Taruna Petembak Predikat Istimewa, 24 Pelatih Terima Apresiasi Gubernur AAL

Sehingga, ia khawatir pelaksanaan pemilihan BPD di desanya tidak demokratis. “Saya khawatir BPD yang terpilih hanya hasil tunjukan dari Kepala Desa juga,” tambahnya.

Oleh sebab itu, ia meminta panitia pemilihan BPD di desanya dibentuk ulang dengan cara demokrasi. Karena kata Rofi’ih banyak warga yang tidak mengetahui kapan panitia itu dibentuk. Serta kapan pendaftaran calon BPD dibuka dan ditutup. “Kami menuntut pembentukan panitia ulang yang lebih demokratis,” pintanya.

Loading...

Rofi’ih menuding, intervensi kepala desa di desanya tersebut masih sangat besar. Bahkan ia, sudah mencium orang yang akan ditetapkan sebagai anggota BPD periode 2019-2025. “Orang-orang yang akan dijadikan anggota BPD sudah tercium,” ucapnya.

Baca Juga  Semalam Bersama Bupati, Nelayan Bangkalan Curhat Sulit Cari Ikan

Saat Kabarjawatimur.com berusaha mengkonfirmasi Kepala Desa Batokaben Moh Amin, dan Ketua panitia Ruslan melalui telepon seluler kedua tidak merespon. Yang terdengar hanya bunyi nada sambung telepon.

Sementara, Kepala Camat Konang Aman Adi, menyampaikan pembentukan panitia pemilihan BPD dilakukan setelah juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Menurut Aman, pihaknya hanya menyampaikan juklak dan juknis tersebut kepada kepala desa. Sedangkan pelaksanaan di desa diserahkan kepala desa setempat.

“Kami hanya menyampaikan juklak dan juknis kepada kepala desa, dan kami juga menunggu hasil dari pelaksanaan (pemilihan BPD) tersebut,” ungkapnya saat dikonfirmasi Kabarjawatimur.com melalui telepon seluler.

Reporter: Rusdi
Editor: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaBPNT Tahap II Direalisasikan Bulan Ini, Data Penerima Belum Valid
Berita berikutnyaDinsos Situbondo Bantu Korban Bencana Alam di 2 Kecamatan

Tinggalkan Balasan