Baktiono Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono

SURABAYA (KabarJawatimur.com) –  DPRD Kota Surabaya dalam hal ini Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak pengembang perumahan agar segera menyerahkan lahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum-Fasos) ke Pemkot Surabaya. Sebab Pemkot Surabaya tidak bisa langsung mengintervensi bila terjadi hal tertentu, seperti saat terjadi banjir di lingkungan perumahan apabila Fasum dan Fasos belum diserahterimakan.

“Yang dikeluhkan banjir warga Perumahan Gunungsari Indah, karena Fasos Fasumnya belum diserahkan ke Pemkot Surabaya. Sehingga ketika banjir Pemkot tidak bisa intervensi,” ujar Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Kamis (18/03/21).

Dia menjelaskan, sesuai dengan Perda Prasarana Sarana Utilitas (PSI) No.7 Tahun 2010 dinyatakan, Bahwa setiap pengembang yang membangun kawasan hunian di daerah tersebut, harus menyerahkan site plan awal, tapak awal, atau gambar awal, itu tidak boleh dirubah, melainkan diserahkan terlebih dahulu ke Pemkot Surabaya.

Baca Juga  Walikota Puji Mobil Gerai Vaksin dan Masker Polrestabes Surabaya 97,5% Tervaksin

Kedua, kata Baktiono, sertifikatnya juga harus diserahkan dahulu ke Pemkot Surabaya, sehingga izin membangun baru bisa dikeluarkan.

“Jika izin sudah keluarkan, maka Prasarana Sarana Utilitas (PSU) atau Fasum Fasos sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya, berarti pengembang sudah tidak punya hak lagi untuk merubah gambar awal atau site plan,” urainya.

Loading...

Pihaknya menegaskan bahwa banyak bos properti di Surabaya belum menyerahkan Fasum Fasos nya ke Pemkot Surabaya. Mereka pun bisa seenaknya saja mengubah gambar awal atau site plan. Dampaknya ketika musim hujan akan banjir di lingkungan perumahan, ini yang dikeluhkan warga.

“Artinya, ketika Fasum Fasos belum diserahkan ke Pemkot Surabaya, warga tidak bisa menikmati PSU seperti jalan, aliran got, akhirnya ketika banjir Pemkot Surabaya tidak bisa intervensi dengan membenahi sarana utilitas yang ada di perumahan,” tegas politisi senior PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Baca Juga  500 Dosis Vaksin Untuk Warga Binaan di Lamongan, Kerja Bareng dengan Polres

Lebih lanjut Baktiono mengatakan, Pemkot Surabaya diminta tegas kepada para pemilik properti yang belum menyerahkan Fasum Fasos nya atau Prasarana, Sarana, dan fasilitas utilitasnya sejak Perda No 7 Tahun 2010 disahkan.

Jika Pemkot Surabaya tidak tegas ke pengembang, yang dirugikan adalah warga perumahan. Misalnya, jalan di perumahan rusak, aliran got tidak lancar.

“Tapi Pemkot Surabaya belum bisa membenahi utilitas perumahan, karena Fasum Fasos nya belum diserahkan ke Pemkot. Jadi butuh ketegasan dari dinas-dinas terkait untuk mengeksekusi bos pengembang jika belum menyerahkan Fasum Fasosnya,” tutupnya.

Reporter                      : Boy

Editor                          : Rizky

 

Loading...
Berita sebelumyaPolri dan KPI Bahas Persiapan Hari Penyiaran Nasional
Berita berikutnyaUN Dihapus, Kadindikpora Tulungagung Gencar Sosialisasi Asesmen Nasional

Tinggalkan Balasan