Dewan Bolos Berjamaah, Bupati Hendy Konsultasi dengan Gubernur

0

Jember,(kabarjawatimur.com) – Antisipasi dampak aksi bolos berjamaah anggota DPRD Jember saat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2021, Bupati Jember Hendy Siswanto, dan Wakil Bupati Jember MB. Firjaun Barlaman menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pada pertemuan tersebut gubernur didampingi oleh sekda provinsi, inspektorat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lain pada Senin (1/8/2022) malam. Pertemuan konsultasi yang berlangsung Gedung Negara Grahadi Surabaya, sejumlah pimpinan OPD pemkab Jember juga turut hadir.

Di antaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano, Kepala Inspektorat Jember Ratno C. Sembodo. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tita Fajar Ariyatiningsih, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hadi Sasmito, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Hadi Mulyono, serta Kadiskominfo Bobby Arie Sandy

Dalam sesi wawancara, Bupati Hendy menjelaskan bahwa kedatangan rombongan tersebut bertujuan untuk mencari solusi pasca gagalnya pentepatan perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2021 akibat kurangnya kuorum pada paripurna di DPRD Jember, Minggu (31/7/2022) malam.

Baca Juga  Mahasiswa KKN Bantu Vaksinasi Serentak BIN Daerah di Jember

Seperti kita tahu, berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 179 ayat 3, penetapan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun sebelumnya.

Loading...

“Menindaklanjuti hal itu, kami langsung lapor kepada Ibu Gubernur,” ucap Bupati Jember. Dalam kesempatan itu, bupati meminta izin untuk menggunakan Perkada alias Peraturan Kepala Daerah. Dengan begitu, lanjutnya, proses pembangunan bisa tetap berjalan.

Dengan perubahan Perda menjadi Perkada, banyak perubahan asumsi perencanaan yg harus diubah melalui PAPBD, salah satunya adalah gaji non ASN yang di awal hanya dianggarkan 10 bulan, serta kekurangan anggaran ADD dan usulan-usulan masyarakat yang seharusnya ditampung dalam PAPBD. Oleh karena itu, bupati memohon kepada Ibu Gubernur bahwa Jember akan menggunakan Perkada PAPBD di Tahun 2022.

Baca Juga  Gaduh Soal Solar Subsidi di Tuban, Entah Siapa Yang Salah ?

“Meski menjadi problem, Ibu Gunernur memahami situasi yang ada di Jember dan menyarankan untuk langsung konsultasi ke Dirjen Keuangan daerah,” paparnya. Nanti akan didampingi oleh OPD provinsi (bisa sekda provinsi, inspektur, atau Kepala Bappeda provinsi, Red). Selain itu, jika Jember akan menggunakan Perkada PAPBD, pihak provinsi siap untuk melakukan evaluasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, sikap egois sebagian besar anggota DPRD Jember membolos saat paripurna membuat LPP APBD 2021 gagal disetujui DPRD. Syarat sidang harus dihadiri 2/3 dari 50 anggota tak tercapai.

Akibatnya Kabupaten Jember harus menggunakan Perkada untuk penggunaan anggaran. Sesuai aturan, dengan Perkada pemerintah kabupaten hanya bisa menggunakan 1/12 dari APBD sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan rutin dan mendesak saja.

Loading...
Artikulli paraprakOtokritik, Ketua Fraksi PKB Nilai Anggota DPRD Langgar Tatib

Tinggalkan Balasan