Defisit fiskal Melebar Terdampak Pada Siklus Keuangan Global

9
ilustrasi defisit fiskal

SURABAYA (kabarjawatimur.com) – Penguatan sumber pembiayaan bagi pembangunan Jawa timur sangat berpengaruh terhadap capaian fiskal untuk membiayai pembangunan nasional.

Sektor fiskal menjadi sumber pembiayaan pembangunan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Meski
sempat perlambatan ekonomi dunia yang dipicu oleh stagnasi ekonomi di kawasan Eropa seperti Amerika Serikat, Tiongkok.

“Semua faktor berujung pada laju dan tingkat perekonomian yang terjadi pada siklus keuangan global. Apalagi ditambah masih rendahnya beberapa harga komoditas dunia, menyebabkan tekanan bagi perekonomian Indonesia harus beupaya bangkit,” tegas Kepala BI Perwakilan Jawa Timur, Benny Siswanto, Kamis (8/09/2016) di ruang Singosari kantor BI Surabaya.

Kondisi tersebut berdampak terhadap capaian fiskal untuk membiayai pembangunan nasional. Sementara itu,
indikator pembiayaan pembangunan seperti pertumbuhan kredit perbankan masih relatif rendah.

Sektor fiskal, sebut Benny menjadi sumber pembiayaan pembangunan lantaran peningkatan pembiayaan infrastruktur diharapkan sejalan dengan adanya kebijakan tax amnesty yang digalakkan pemerintah.

Untuk itu, fokus perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama karena melambatnya penerimaan pajak negara akan ada dampaknya pada tahun 2017.

“Dana repatriasi dari tax amnesty mampu mendorong capital inflow dan stimulus anggaran Pemerintah. Total APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016 mencapai Rp111,03 triliun yang terdiri dari APDB Kab/Kota sebesar Rp87,22 triliun dan APBD Prov. Jawa Timur sebesar Rp23,81 triliun,” urainya.

Komposisi penerimaan APBD khusus untuk Kab/Kota yang berasal dari Dana Perimbangan mencapai 81,06%
mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga  Bupati Jember Minta Semua OPD Bergerak Demi Wujudkan KLA

Benny menambahkan, potensi melebarnya defisit fiskal mendorong pemerintah pusat melakukan penundaan transfer ke daerah. Di Jawa Timur, total penundaan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp2,64triliun baik bagi Provinsi Jawa Timur maupun 19 Kabupaten/Kota di Jawa timur yang tentunya berdampak terhadap rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sebelumnya.

Isu pembiaayan pembangunan menjadi krusial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu menyamakan persepsi dan pemahaman dalam mencari alternatif pembiayaan yang feasible dan prioritas alokasi anggaran bagi pembangunan di Jawa Timur.

Loading...

Hal ini mendorong diselenggarakanya Forum KEKR (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional) dengan tema “Peran Fiskal dalam Menstimulus Perekonomian dan Penguatan SumberPembiayaan Pembangunan Jawa Timur” sebagai forum diskusi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Bank Indonesia Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, OJK, akademisi dan Perbankan pada tanggal 8 September 2016, di ruang Singosari, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.

Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (Public Private Partnership) maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, peranan BUMN dan BUMD dalam pembiayaan pembangunan sektor publik juga perlu ditingkatkan.

Hal ini diperlukankarena keterbatasan ruang untuk fiskal oleh alokasi anggaran yang bersifat mandatory budget seperti belanja pendidikan dan belanja kesehatan, sehingga ruang alokasi untuk pembangunan
semakin kecil.

Baca Juga  Pensiunan Militer di Jember Jadi Bandar Edarkan Sabu Seberat 1 Kg

Oleh karena itu, urgensi penetapan prioritas diperlukan dalam pembiayaan proyek-
proyek infrastruktur/publik yang direncanakan.

Ke depan, menurut Benny, perlu dilakukan pengkajian terhadap sektor-sektor mana saja yang tepat untuk menggunakan alternatif pembiayaan melalui full state budget, PPP, atau diserahkan seluruhnya kepada swasta.

Di sisi lain, sektor perbankan diharapkan turut mendukung pembiayaan ekonomi Jawa Timur
dengan memberikan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Sedangkan pembiayaan melalui kredit perbankan dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan municipal bond, corporate bond, serta instrumen keuangan syariah lain. Diantaranya, optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif.

“Perbankan diharapkan dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur. Dan penerapan crowd funding dapat menjadi salah satu opsi terhadap proyek-proyek yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat,” ajaknya.

Sehingga, lanjut Benny muncul dan tumbuh rasa memiliki keberadaan perbankan sejalan dengan infrastruktur yang dibangun. Sebagai contoh penerapan crowd funding, dapat dilakukan juga dalam pembangunan mass rapid tranportasion (KRL).

Selain itu, kajian terkait financial deepening di tingkat daerah perlu dilakukan untuk melihat alternatif sumber pembiayaan lain.Misalnyanya melalui pembentukan kelompok kerja yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia dan OJK untuk mempelajari sumber-sumber pembiayaan yang sifatnya unconventional maupun crowd funding yang diperlukan untuk pembangunan Jawa Timur yang berkualitas.

Reporter : Jefri yuliant
Editor : Budi
Publisher : Gunawan

Loading...
Artikulli paraprakDelegasi Asean Cadets Sail 2016 Temui Kasarmatim
Artikulli tjetërGerebek Rumah Pengedar Narkoba, Amankan Sabu dan Ribuan Pil Koplo

Tinggalkan Balasan