Dana Covid Raib Rp 107 M, Mantan Bupati Faida Akan Dipanggil Pansus

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Jember David Handoko Seto.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 DPRD Jember pekan depan panggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah Mantan Bupati Faida.

Ketua Pansus David Handoko Seto, pemangilan ini untuk menelisik penggunaan anggaran Covid-19.

Di dalam LHP BPK RI muncul angka penggunaan anggaran sebesar Rp 107 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tanpa SPJ. Rencananya pemanggilan akan dilakukan awal pekan depan.

”Minggu depan mulai hari Senin, Selasa Rabu kita akan tindak lanjuti terutama terkait LHP BPK dan pelaksanaan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan,” kata Ketua Pansus David Handoko Seto, Senin (8/8/2021).

”Yang akan kita undang sekertaris Satgas Covid, termasuk PPK, juru bicara. Kemudian pada hari Selasanya kita akan panggil mantan Bupati Jember Faida selaku eks Ketua Satgas Covid-19,” sambungnya.

Pansus akan menggali informasi di situ, jadi ada Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Menariknya Pansus juga akan memanggil struktur Satgas Covid-19 Kabupaten Jember saat ini.

Loading...

”Berikutnya kita akan memanggil Satgas Covid-19 hari ini, Pak Bupati (Hendy Siswanto), kemudian sekertarisnya, Pak Sekda dan sebagainya,”ucapnya.

”Dari situ masyarakat bisa tahu penggunaan anggaran Covid-19 pada waktu itu. Diperiode ini kita tidak ingin direcoki oleh pemeriksaan APH dan sebagaianya,” lebih lanjut legislator Partai Nasdem itu.

Temuan BPK yang tercantum dalam LHP BPK RI atas laporan keuangan daerah (LKD) APBD tahun 2020 yang diserahkan oleh Perwakilan BPK RI Jawa Timur kepada Bupati dan Ketua DPRD Jember 31 Mei 2021 lalu,
dari refocusing anggaran sebesar Rp 479 miliar terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp 107 miliar lebih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga berpotensi munculnya kerugian negara.

”Ini yang kemudian juga akan kita sinkronisasi kepada Pimpinan, Badan Anggaran, karena berpotensi kerugian negara,” jelasnya.

Masih menurut David jika dalam rapat tersebut ditemukan kerugian negara, Pansus akan berkordinasi dengan pimpinan dewan untuk mendorong APH bergerak melakukan penyelidikan dugaan pidana korupsi.

”Kami akan mendorong APH untuk mengurus ini secara tuntas,”tegas David.

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaDispendukcapil Jember Hadirkan Wayan Adus Ketan, Apa itu?
Berita berikutnyaCegah Penyebaran Covid-19, Polda Jatim Kerahkan Pasukan di Zona Merah Bangkalan

Tinggalkan Balasan