Cegah Perdagangan PMI, Kanimsus Surabaya Gelar Rakor Bareng Stakeholder

75
Kepala Urusan Tata Usaha UPT BP2MI Surabaya Hari Sarjana Saputra memberikan pemaparan kepada perwakilan UPT Imigrasi se-Jatim.

SURABAYA (Kabarjawatimur.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) sebagai upaya pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural dalam perspektif tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Selasa (19/04/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel JW Marriot, Surabaya ini untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antara imigrasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan Badan Perlindungan Pekerja Indonesia (BP2MI).

Hadir dalam rakor tersebut antara lain dari Direktorat Reknata Polda Jatim Kompol David Manurung, Kepala Urusan Tata Usaha UPT BP2MI Surabaya Hari Sarjana Saputra, dan Nugroho Priyo Susetyo dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Fajar Maula, Kabid Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian yang membuka kegiatan mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Chicco A Muttaqin mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa PMI Non Prosedural sangat rentan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Perdagangan orang Merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melangar Hak Asasi Manusia, Hal tersebut harus mendapat perhatian khusus dari kita semua,” ujar Fajar Maula.

Baca Juga  Tim Rescue SIGAP INDONESIA Bantu Korban Banjir dan Longsor di Garut

Lebih lanjut Fajar Maula mengatakan, demi mengatasi dan menangani PMI dari Tindak Pidana Perdagangan orang, pihak Imigrasi bekerja sama dengan instansi terkait.

“Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus operandi PMI non prosedural,” tutupnya.

Loading...

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Chicco A Muttaqin dikonfirmasi terpisah menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan rapat koordinasi ini adalah selain bersinergi juga bertujuan memahami tugas dan fungsi masing-masing stakeholder dalam melakukan pencegahan PMI non prosedural.

Hari Sarjana, selaku Kaur Tata Usaha UPT BP2MI menambahkan, sebelumnya permasalahan tentang PMI ini cukup kompleks, karena rata-rata PMI non prosedural ini berangkat karena kurangnya pemahaman prosedur seseorang bisa bekerja di luar negeri.

Baca Juga  Spesialis Pencuri Dompet Dalam Mobil Dibekuk, Pelaku Dua Orang Pria

“Rata-Rata PMI Non Prosedural ini enggan melewati proses yang dianggap berbelit belit, padahal tidak. Ada tahapannya, mulai pelatihan bahasa, keterampilan. Dari hal itu mereka memilih jalur cepat bekerja di luar negeri secara non prosedural,” ujarnya.

Dia juga menyebut, banyak hal yang diterima ketika menjadi PMI non prosedural. Karena tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan secara resmi, seperti perjanjian kerja, apabila tidak ditempatkan dengan layak, pastinya hak hak mereka tidak terpenuhi.

“Lalu terkait keselamatan jiwa, terancam diperjualbelikan atau diperbudak, kemudian ketika berangkat secara non prosedural, tidak mendapatkan perlindungan,” beber Hari.

Hari menambahkan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi BP2MI maupun masing-masing stakeholder supaya ke depannya bisa lebih maksimal dalam melindungi PMI.

“Terutama terkait pencegahan PMI yang non prosedural,” tutup Hari Sarjana. (IBAD)

Loading...
Artikulli paraprakSoal Pencairan PIP, Bupati Bojonegoro Tekankan Langsung ke Rekening Siswa
Artikulli tjetërPeringati Harkonas 2022, Wamendag: Konsumen Sebagai Agen Perubahan Ekonomi Indonesia

Tinggalkan Balasan