Kericuhan Petugas dengan pendemo.

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com)-Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Jawa Timur, Senin (22/11/2021) siang menggeruduk Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Disana, mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP Jatim 2022 sebesar 300 ribu.

Sebelum tiba di Grahadi, buruh sempat bersitegang dengan anggota dari Sabhara Polrestabes Surabaya dan beberapa buruh sempat mengejar anggota Polisi.

Ketegangan antara buruh dan anggota polisi ini dipicu, lantaran salah satu buruh yang akan menghadang pengguna jalan untuk melintas. Namun anggota tersebut tak memperbolehkan sehingga terjadi ketegangan. Setelah dilerai oleh anggota yang lain serta kordinator aksi, ketegangan pun tidak berlanjut.

Saat akan kembali jalan menuju didepan kantor Gubernur, ketegangan kembali terjadi. Namun kali ini antara buruh dengan salah satu orang yang dianggap bukan bagian dari buruh.

Baca Juga  Calo Yang Biasa Beroperasi di Samsat Terjaring, 4 Orang Diamankan

Ketegangan itu juga tidak berlangsung lama dan buruh pun melakukan aksinya dengan tertib serta melakukan orasi.

Loading...

Menurut Nurudin Hidayat, selaku Sekretaris FSPSI Jatim menyebutkan, bahwa untuk UMP buruh meminta kenaikan 13 persen, kenaikan itu berdasarkan perhitungan BPS. Dimana 13 persen itu batas atas kenaikan Upah.

“Kita melihat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen dan prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sebesar 5 persen,” katanya, Senin (22/11/2021).

Jika kenaikan masih tetap Rp 22.000 ribu, ini merupakan warning. Di jatim selain UMP dan UMK, jadi didalam SK UMP. Ada klausul yang mengatakan, jika UMK di sah kan, maka UMP tidak berlaku.

“Kalau Gubernur menerapkan UMP menggunakan PP 36 besar kemungkinan UMK juga akan menggunakan PP 36. Ada 9 daerah yang berpotensi tidak naik khususnya ring satu,” tegas dia.

Baca Juga  Festival Samin, Bojonegoro Hadirkan Sego Ces Sebagai Ikon Kuliner

Nurudin menegaskan, pihaknya mem warning gubernur jangan hanya menggunakan PP 36 karena mempunyai komitmen politik yang dituangkan dalam berita acara pada saat audiensi dengan DPRD Provinsi.(*)

Reporter: Eko

Loading...
Berita sebelumyaPilkades di Sumenep, Polisi Jaga 661 TPS

Tinggalkan Balasan