Bupati Faida dan Yayasan RS Bina Sehat Dilaporkan ke Kejaksaan

Agus Mashudi saat melapor ke Kejari Jember.

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Bupati Jember Faida, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Jember, Rabu siang (6/1/2021). Pelapor bupati tersebut adalah Agus Mashudi seorang pegiat anti korupsi.

Agus Mashudi menjelaskan pelaporan dilakukan setelah cukup bukti permulaan pasca sidang gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Jember yangtahun 2019 lalu.

Dalam gugatan tersebut majelis hakim memberi keputusan NO (Niet Ontvankeliejke Verklaard) atau tidak bisa dilanjutkan karena kurang pihak.

Dalam laporannya Agus menjelaskan adanya dugaan tindakan penyalahgunaan dan penggelapan APBD yang dilakukan oleh Bupati Faida bersama Ketua Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat yang tidak lain Abdul Rochim suami Faida. APBD yang diduga digelapkan sebesar Rp 570 juta rupiah.

“Saya ke kejaksaan dalam rangka laporan pemberian bantuan oleh Pemkab Jember kepada Yayasan Bina Sehat dalam hal ini Rumah sakit Bina Sehat, sebesar 570 juta itu,” katanya saat ditemui usai pelaporan di Kejari. Pemberian bantuan itu menurutnya melanggar aturan perundang-undangan.”Diantaranya PP nomor 58 tahun 2005, Permendagri nomor 13 tahun 2006 diperbaharui Permendagri nomor 21 tahun 2011,”sebutnya.

Loading...

Sebelum dilaporkan ke Kejaksaan, Agus sempat melaporkan kasus tersebut saat hak angket DPRD yang akhirnya berakhir pada hak menyatakan pendapat (HMP).”Pada angket kita sampaikan tetapi sebagai warga negara saya juga berhak secara konstitusi melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Meski dalam gugatan sidang perdata sempat diputus NO namun menurut Agus gugatan yang pernah dilakukannya untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

Lebih lanjut Agus berharap Kejaksaan segera menindak lanjuti laporannya demi rasa keadilan di masyarakat.

Untuk diketahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme bermula adanya proposal permohonan bantuan hibah operasi gratis yang dikirimkan pihak Yayasan Bina Sehat kepada Pemkab Jember.

Hibah tersebut kemudian dicairkan dari (Bantuan Opersional) BOP Bupati dan Wakil bupati. Proses pencairan dan pelaporan hibah tersebut yang kemudian diduga terjadi tindak pidanan KKN.

Reporter: Rio

Loading...

Tinggalkan Balasan