Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni, SH. FOTO: Istimewa

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Kebijakan proyek pemerintah dengan bahan material pabrikan yang dilakukan sejumlah dinas di Banyuwangi, dianggap sebagai salah satu bentuk kedzoliman pada Wong Cilik dimasa pandemi Covid-19. Karena dalam pengerjaan proyek pabrikasi, sangat minim menyerap tenaga kerja.

Padahal, dimasa pandemi masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Dimasa pandemi, pemerintah melalui Presiden Jokowi mengintruksikan program padat karya, Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati, Bunda Ipuk dan Pakde Sugirah juga memerintahkan hal yang sama, namun faktanya sejumlah dinas di Banyuwangi, malah mengeluarkan kebijakan proyek pabrikasi,” kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH, Selasa (27/7/2021).

Dalam keterpurukan ekonomi masa pandemi, lanjutnya, masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup. Sementara dalam pengerjaan proyek dengan bahan material pabrikan, sangat minim menyerap tenaga kerja.

Sangat jauh berbeda dengan proyek konvensional. Disitu masyarakat yang tengah terjepit kebutuhan hidup bisa ikut bekerja. Baik menjadi kuli, tukang atau lainnya.

Baca Juga  Ratusan Pohon Jati Milik Perhutani Dirusak

“Sementara dalam pengerjaan proyek pabrikasi, tenaga kerja sangat minim,” ungkapnya.

Zamroni menegaskan, dalam proyek pada umumnya, pemerataan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan ikut berjalan. Masyarakat kecil bisa ikut merasakan dampak, sehingga mampu mendorong tumbuh kembang perekonomian. Dengan kata lain, bukan hanya pengusaha jasa kontruksi yang mendapatkan manfaat. Tapi Wong Cilik juga berpeluang memperoleh pendapatan.

Loading...

“Kalau proyek pabrikasi, yang paling untung ya perusahaan produsen saja. Kalau tidak percaya, silahkan cek di lapangan,” ujarnya.

Apabila yang dikhawatirkan terkait kualitas infrastuktur, menurut Zamroni, juga tidak masuk akal jika pejabat dinas kemudian mengeluarkan kebijakan proyek pabrikasi. Karena dalam setiap pengerjaan proyek, selalu ada petugas pengawas dan pemeriksa.

“Kami meminta Bunda Ipuk dan Pakde Sugirah bisa mengevaluasi kebijakan proyek pabrikasi yang dilakukan sejumlah dinas di Banyuwangi. Apalagi info santer yang kami dengar, sejumlah rekanan perusahaan pabrikan yang banyak mendapatkan manfaat keberadaan proyek pabrikasi justru dari kalangan gerbong non pendukung,” tegas Zamroni.

Baca Juga  Jatim Satu-satunya Provinsi di Indonesia Capai Level 1 Penanganan Covid-19

Dari investigasi ormas loreng hitam oranye Bumi Blambangan, sedikitnya ada 2 dinas yang rajin menerbitkan proyek pabrikasi dimasa pandemi Covid-19. Yakni Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pertanian.

“Kami meng apresiasi Dinas PU Pengairan Banyuwangi, yang selalu konsisten pada intruksi pemerintah, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dengan terus melakukan kebijakan padat karya dalam setiap proyek yang diluncurkan,” cetus Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi.

Dalam mendorong terbitnya kebijakan proyek pro rakyat dimasa pandemi Cobid-19, rencananya Pemuda Pancasila, akan melakukan koordinasi dengan DPRD Banyuwangi. (*)

Reporter: Rochman

Loading...
Berita sebelumyaPolisi Sampang Dapat Reward Kapolda, Dinilai Sukses Tangani Covid-19
Berita berikutnyaBertahun-tahun, 9 Orang Diduga Tak Menerima SK PNS

2 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan