Bu Rien: Masyarakat Harus Turut Cegah Pernikahan Dini

158

JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Tingginya angka pernikahan disebut sebagai penyebab berbagai permasalahan yang ada dalam keluarga di Kabupaten Jember.

Permasalahan yang biasanya muncul akibat tingkat kedewasaan dalam menyikapi setiap masalah dalam keluarga, masalah ekonomi hingga bisa berakibat pada kematian anak.

Pernyataan Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Jember Kasih Fajarani atau akrab dipanggil Bu Rien saat membuka Gelar Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) berlangsung di Atrium Hall Lippo Plaza Jember, Selasa (30/11/2021) lalu.

“Jadi kalau belum cukup jangan dinikahkan, harus benar-benar siap,” pesan Bu Rien.

Untuk itu Bu Rien menambahkan, masyarakat juga harus terlibat aktif terhadap pencegahan pernikahan usia.

Dia akan terus menyuarakan hal ini dengan terjun langsung ke masyarakat di 31 kecamatan di Jember.

Baca Juga  Akan Ada Razia Pamor Keris, Tegakan Prokes Cegah Omicron

“Forum juga harus ikut menyosialisaikan bahayanya pernikahan usia dini, demi menciptakan kesejahteraan keluarga,” pesannya.

Berdasarkan data kasus pernikahan dini di Jember, saat ini juga masih tergolong tinggi.

Dari data Kantor Kementerian Agama Jember, jumlah pernikahan dibawah usia 19 tahun pada 2020 lalu, bagi kaum perempuan mencapai 664 kasus atau 62,28 persen, dan bagi kaum laki-laki mencapai 402 kasus.

Loading...

Sedangkan jumlah angka pernikahan dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Jember juga cukup tinggi, yakni mencapai 28,15 persen untuk pengantin perempuan dan 21,23 persen untuk pengantin laki-laki tanpa menyebut jumlah riil angka pernikahan.

Sementara itu Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Jember, Rizki Nur Aini menyampaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat pada 2021. Namun keberanian korban untuk melapor masih rendah.

Baca Juga  Lagi Lagi, Polisi Grebek Kamar Kost di Surabaya

Aini menambahkan, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kekerasan pada perempuan dan anak.

“Mayoritas dianggap tabu untuk mengungkapkan kekerasan tersebut sehingga kaum perempuan enggan untuk melapor,” kata Aini.

Dia mendorong supaya perempuan tidak ragu untuk melapor apabila mengalami kekerasan. Di samping itu juga, dukungan publik sangat berperan dalam kasus ini.

Partisipasi publik difokuskan pada three ends yakni stop kekerasan pada perempuan dan anak, stop perdagangan orang dan stop kesenjangan ekonomi pada perempuan.

“Penghapusan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak adalah tanggung jawab semua pihak, bukan kepolisian saja. Masyarakat harus menyadari bahwa ada sanksi tegas terhadap itu semua,” tambahnya. (*)

Reporter: Rio

Loading...
Berita sebelumyaBlusukan ke Perkebunan, PMI Jember Berburu Darah
Berita berikutnyaKeluarga Rizieq Shihab Berterimakasih Kepada Kapolri

Tinggalkan Balasan