BP JAMSOSTEK Lindungi Peserta Dengan PP No.49 Tahun 2020

26
Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diutarakan oleh BP JAMSOSTEK Surabaya, pada Senin (6/10/2020).
Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diutarakan oleh BP JAMSOSTEK Surabaya, pada Senin (6/10/2020).

SURABAYA (kabarjawatimur.com) – Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diutarakan oleh BP JAMSOSTEK Surabaya, pada Senin (6/10/2020).
Selama sosialisasi dihadiri oleh Guguk Heru Trioko selaku kepala Kantor BPJAMSOSTEK cabang Darmo, Muhyidin kepala Kantor cabang BP JAMSOSTEK Karimun Jawa, Rudi Susanto selaku kepala kantor cabang Rungkut dan Galuh Santi Utari selaku Kakacab Surabaya Tanjung Perak.

Pembahasan PP Nomer 49 tahun 2020 merupakan penyesuaian iuran berupa kelonggaran batas waktu pembayaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), keringanan iuran JKK dan JKM, dan penundaan pembayaran sebagian iuran JP.

Baca Juga  Selamat Atas Dilantiknya Roem Kono sebagai Duta Besar RI untuk Bosnia-Herzegovina

Guguk Heru Trioko selaku kepala Kantor BPJAMSOSTEK cabang Darmo memberikan keterangan, “ Yang diatur dalam PP 49 tahun 2020 salah satunya ada keringganan tempo pembayaran, dimana sebelumnya batasan waktu pembayaran iuran dilakukan tiap pada tanggal 15 namun di pandemi Covid-19, ditetapkan pada tanggal akhir bulan,” ujarnya.

Loading...

PP No.49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pandemi Covid-19, berguna sebagai perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Juga dijelaskan tentang para pekerja yang aktif di BP JAMSOSTEK dan termasuk sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) terdata berjumlah 497.692 pekerja di Surabaya. Menurut Peraturan Mentri No.14 tahun 2020, klasifikasi para pekerja yang masuk sebagai BSU antara lain aktif sebagai peserta hingga Juni 2020, upah dibawah Rp. 5 juta, berwarga negara Indonesia dan mempunyai rekening bank yang aktif.

Baca Juga  Usai Senam, Penghuni Rutan Medaeng Dikasih Kacang Hijau

Dijelaskan pula dalam menerapkan Permen No.14 tahun 2020 banyak ditemui para peserta yang belum mempunyai rekening bank atau nama rekening bukan sesuai dengan nama peserta BP JAMSOSTEK.

“Beberapa kendala yang dimilik oleh para pekerja atau peserta BP JAMSOSTEK seperti halnya belum memiliki Nomer rekening bank, sehingga kita mengajak teman teman perbankan yang telah bekerja sama untuk mendatangi para pekerja di perusahaan masing masing dan membantu pengurusan polis rekening,” tegas Guguk Heru Trioko.

Reporter : Rusmiyanto

Loading...

Tinggalkan Balasan