BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Senin (7/10/2019) pukul 10:00 WIB pagi, kantor Komisi A DPRD Bangkalan didatangi wanita cantik berkacamata asal Desa Pakaan Dajah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur.

Namanya Lilik Yuliantin Hartatik. Pada 28 September 2015 ia menikah dengan Erwan Arif Aminullah. Dalam pernikahannya mereka dikaruniai satu anak berjenis kelamin perempuan.

Sayangnya, saat anaknya masih 7 bulan dalam kandungan ditinggalkan oleh suaminya yang berprofesi sebagai PNS di Kecamatan Bangkalan.

Perempuan yang berprofesi sebagai Bidan Desa Longkek, dan berstatus tenaga sukwan (sukarelawan) itu mengaku, sejak ditinggal pada tahun 2016 hingga usia anaknya 2 tahun 9 bulan tidak pernah dinafkahi. Padahal status perkawinan mereka hingga saat ini masih sah sebagai suami istri.

Baca Juga  Aniaya Anggota Polisi, Preman di Surabaya Dibekuk

“Jangan kan menafkahi mas, tanya kabar anaknya saja tidak pernah,” ungkap wanita cantik itu usai mengadu ke komisi A DPRD Bangkalan.

Saat ditanya maksud dan kedatangannya ke komisi A, Lilik mengaku ingin mencari keadilan. Karena kata dia, suaminya yang berprofesi sebagai aparatur sipil negera (ASN) itu telah menelantarkan istri dan anaknya selama hampir 3 tahun.

Loading...

Mama muda satu anak itu mengatakan hingga saat ini dirinya belum mendapatkan surat cerai resmi dari pengadilan agama setempat. “Saya mencari keadilan,” katanya.

Lilik menduga suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain Namun, dirinya tak kunjung diceraikan. “Hingga saat ini kan masih belum cerai, seharusnya kami (istri dan anak) diperhatikan, dinafkahi, tapi ini kan tidak,” imbuhnya.

Baca Juga  Satu Pekerja Tewas dan Satu Lainnya Luka Tertimpa Bangunan Tua

Menerima aduan wanita cantik itu, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Agus Kurniawan mengungkapkan, bahwa kedatangan Lilik ke kantornya itu untuk mencari keadilan dan meminta dibantu dikawal.

Pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut dan akan memberikan surat peanggilan kepada pihak Kecamatan tembusan kepada yang bersangkutan. Karena Kecamatan merupakan mitra kerja komisi A.

Menurutnya kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik ASN dan penelantaran istri dan anak jika mengacu pada Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1990 tentang Perkawinan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kebetulan ini mitra kita, jadi secepatnya diselesaikan baik secara hukum,” tandasnya.

Reporter: Rusdi

Loading...
Berita sebelumyaRatusan Masa LSM KRPK,Gruduk Mapolres Blitar
Berita berikutnyaKepala Terlindas Ban Truck, Pengendara Motor Asal Kebomas-Gresik Tewas Seketika

Tinggalkan Balasan