Ilustrasi

BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) – Sebanyak 9 orang di Kabupaten Bangkalan diduga tidak menerima surat keputusan atau SK sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Sembilan orang yang terdaftar sebagai pegawai negeri sipil itu terdaftar sejak beberapa tahun silam.

Sembilan nama itu terdaftar sebagai PNS mulai dari pegawai kantor Pemerintahan maupun sebagai guru dilingkungan Dinas Pendidikan setempat.

Sembilan nama itu diketahui sebagai berikut:

  1. Ahmad Haryanto (Kecamatan Geger)
  2. Eka Kusuma Wardhani (SDN Bancang, Kecamatan Tragah)
  3. Mochdor (Kecamatan Burneh)
  4. Moh. Amin (Kecamatan Kwanyar)
  5. A. Zainal Fatah (SDN Buluh 1 Kecamatan Socah)
  6. Bakiruddin (Kecamatan Tanjungbumi)
  7. Budiyanto Slamet (Kecamatan Bangkalan)
  8. Abdul Haris Rosyidi (Diknas Guru Modung)
  9. Sri Suwarni (Kecamatan Kamal)

Kasus tersebut menjadi perhatian khusus aktivis Bangkalan, salah satunya Mahmudi Ibnu Hotib. Menurut dia, 9 nama yang tidak pernah menerima SK PNS dari pemerintah tersebut menuai kejanggalan karena ada yang tidak pernah SK selama 10 tahun lamanya.

Baca Juga  Duh! Perempuan-Perempuan Desa di Jember Jadi Korban Begal Payudara

“Ini janggal seakan ada permainan, sepertinya ini ada yang memanfaatkan dan menikmati,” ungkap Mahmudi.

Loading...

Bupati LSM Lira Bangkalan itu mempertanyakan perihal gaji para PNS yang tidak pernah menerima SK tersebut.

Sebab, apabila di pusat (BKN) terdaftar sebagai PNS tentunya sembilang orang tersebut akan menerima gaji.

“Kalau ini digaji, siapa yang menerima? siapa yang menikmati?,” tanya pria asal Galis tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPKSDA) Kabupaten Bangkalan Roosli Haryono membenarkan ihwal 9 orang yang tidak menerima SK PNS tersebut.

Pria yang akrab disapa Nonok itu mengklaim bahwa hal tersebut sudah tidak ada permasalahan dan sudah clear.

Baca Juga  Ada Laporan Masyarakat, Pria 58 Tahun Diamankan Polisi

“Sudah clear, tidak ada masalah wesan,” ungkap pria yang akrab disapa Nonok itu, Selasa (27/07).

Nonok menambahkan, nama-nama yang tidak menerima SK tersebut adalah Sekretaris Desa (Sekdes) yang memundurkan diri beberapa tahun silam.

“Dulu itu memundurkan diri sebagai sekdes,” imbuhnya.

Selain itu, Nonok menjelaskan beberapa orang yang terdaftar sebagai PNS guru namun tidak menerima SK, lantaran pada tahun 2015 lalu tidak melakukan pendaftaran/registrasi e-PUPNS (pendataan ulang pegawai negeri sipil).

“Aktif, orangnya ada tapi tidak mengisi e-PUPNS 2015 lalu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rusdi

Loading...
Berita sebelumyaBupati Banyuwangi Diminta Evaluasi Kebijakan Proyek Pabrikasi Dimasa Pandemi
Berita berikutnyaKabaharkam Polri Ajak Masyarakat Bersama-sama Tanggulangi Covid-19

Tinggalkan Balasan