SUKABUMI, (Kabarjawatimur.com) – Maraknya penambang liar yang beroperasi disekitar Kawasan Perhutani Desa Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi banyak dikeluhkan oleh pengguna lahan darat khusunya warga sekitar. Aktivitas tambang liar ini dinilai akan mengakibatkan keroposnya lahan darat sebagai penyebab utama kerusakan ekosistem.

Salah seorang warga setempat, Ade (47) mengatakan, warga menduga banyaknya para penambang liar tersebut di inisiasi oleh Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), hal ini kemudian berdampak pada terganggunya aktivitas penggarap lahan kawasan perhutani.

“Kami penggarap lahan kawasan perhutani justru kontra seiiring dengan bermunculannya pebambang yang diduga dimotori oleh APRI, jika ini terus dibiarkan, bagaimana dengan nasib para penggarap,” katanya.

Menurut informasi, APRI bergerak tidak lain ingin mewujudkan pertambangan masyarakat sehingga dapat adanya perubahan kesejahteraan prekonomian rakyat tentunya dengan mempertahankan lingkungan hidup, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.

“Namun faktanya, kawasan perhutani terus digerogoti para penambang, dan banyak lobang berukuran 2×2 meter yang konon katanya lobang galian penambang orang pendatang dari luar yang dilindungi APRI,” imbuhnya.

Baca Juga  Anniversary ke-1, Komunitas Vape Surabaya Komitmen 'Save Our Generation'

Meski aktivitas tambang tersebut sudah berlangsung lama, akan tetapi pemerintah beserta perum perhutani belum nampak mengambil sikap atau tindakan terkait dengan pengrusakan lahan tersebut, yang seharusnya permasalahan ini harus segera ditindak lanjuti dengan tegas.

Loading...

“Kami heran pihak pemerintah dan pemangku kebijakan kawasan Perum Perhutani belum mengambil tindakan apapun terkait perusak lahan ini,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Perum Perhutani Dodo mengungkapkan, permasalahan antara penggarap lahan dan penambang atau langsung dengan pihak APRI, sebetulnya sudah dilakukan mediasi, dalam mediasi tersebut juga dihadiri oleh pihak Muspika dan Pejabat Perhutani KPH Sukabumi.

“Mediasi tersebut sudah dilakukan dan berlangsung alot, karena pihak APRI meminta waktu untuk melakukan koordinasi dengan pengurus APRI secara keseluruhan,” ungkap Dodo, Selasa (7/1/2020).

Baca Juga  Pasutri Dibabat Parang, Pelaku: Kerap Maki Istri dan Terima Paket

Meski demikian, lanjut Dodo, pihaknya sepakat seluruh KRPH dan ASPER untuk menjaga kawasan hutan. Misalnya, belum lama ini pihaknya melakukan pencegahan dengan membubarkan para penambang yang ingin merusak lahan di daerah Gunung Hanjuang masih kawasan perum perhutani BKPH Lengkong.

“Intinya kami akan mempertahankan kawasanlahandari semuaorang yang mencoba merusak atau mengganggu kawasan atau tegakan pohon yang kami lindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perhutani (ASPER) BKPH Lengkong, Yayat mengaku, tidak keberatan dengan keinginan APRI untuk melakukan aktivitas tambang, hanya saja harus memiliki legalitas yang jelas dan benar. Jika memang legalitas tersebut ada, maka ASPER meminta APRI untuk mengajukan secara resmi terhadap pimpinan yakni ADM KPH.

“Namun sebaliknya, jika tidak mengantongi legalitas yang jelas dan benar, maka jelas kami akan bertindak secara tegas terhadap para penambang liar tersebut karena sudah merusak lahan perhutani,” pungkasnya. (*)

Reporter: Eko/Rochman

Loading...
Berita sebelumyaPembangunan Infrastruktur Desa Kandangan-Banyuwangi Diduga Sarat Praktik Korupsi
Berita berikutnyaKandidat Calon Ketua ASKAB Banyuwangi Diduga Punya Hubungan Gelap dengan Artis

Tinggalkan Balasan