JEMBER, (Kabarjawatimur.com) – Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten (PKB) Jember mengapresiasi sekaligus mengkritisi Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diserahkan Senin lalu (29/3/2021) oleh Bupati Jember kepada DPRD.

Apresiasi kepada eksekutif ini dilontarkan Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaedi, Selasa (30/1/2021). Kedatangan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman menyerahkan secara langsung ke pimpinan Dewan menurut Ayub layak diapresiasi.

”Biarpun agak terlambat pasca dilantik, hingga diingatkan Gubernur tapi kita mengapresialah Bupati yang telah (KUA-PPAS) langsung kepada pimpinan DPRD,” ucap Ayub.

Kedatangan secara langsung Bupati dan Wabup ini dinilai membuat hubungan antara eksektutif dan legislatif semakin harmonis. Setelah 5 tahun terakhir dalam kondisi tidak akur hingga memunculkan persoalan-persoalan yang ujungnya masyarakat Jember menjadi korban.

Kebijakan bupati yang menaikan honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) juga diapresiasi oleh PKB. Pasalnya selama 5 tahun terakhir Fraksi PKB di DPRD ikut memperjuangkan kenaikan honor untuk para pendidik anak bangsa ini. Kisaran honor GTT-PTT saat ini antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta.

”Itu sebenarnya usul kami (saat Ayub masih menjadi anggota Fraksi PKB) tapi tidak dilaksanakan oleh regim yang lalu,”katanya.

Baca Juga  Jember Juara Umum Pameran AOE 2021

Selain mengapresiasi ada kritikan pula salah satunya adalah kecilnya anggaran untuk memperkecil angka kematian ibu dan anak. Pasalnya saat ini fokus PKB adalah memperjuangkan anggaran untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan, kematian ibu dan bayi.

”Hampir 5 tahun ini Jember mendapatkan perikat tertinggi tapi bukan peringkat yang baik angka kemiskinan, AKI (angka kematian ibu maupun AKB (angka kematian Bayi,” katanya.

”Karena menjadi konsen PKB saya minta Fraksi PKB betul-betul pada saat pembahasan KUA-PPAS itu meminta kepada bupati untuk menjelaskan dengan anggaran APBD 2021 ini kira-kira penuruan (AKI-AKB) berapa,” sambung Ayub dengan nada bertanya.

Loading...

Masih menurut Ayub semua pihak harus bergerak bersama untuk mengurangi kemiskinan, stunting, hingga AKI-AKB.

”Kalau dulu ada gerakan gugur gunung untuk pemberantasan buta huruf itu bisa ditiru,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Jember periode 2014-2019 itu.

Terkait apresiasi pemerintah daerah kepada guru ngaji, Ayub belum melihat hal itu tergambar dalam KUA-PPAS. Para guru ngaji ini layak diperjuangkan karena telah banyak berjasa membentuk karakter dan akhlak generasi bangsa.

”Dulu ada 28 ribu guru ngaji di jaman Bupati Djalal dan dikepras menjadi 14 ribu oleh pemerintahan Bupati Faida,” katanya.

Baca Juga  Komnas HAM Apresiasi Keterbukaan Polri Tangani Kasus di Tanah Air

”Saya minta Fraksi PKB perjuangkan itu tetap kepada 28 ribu, bagaimana penganggarannya itu diperjuangkan termasuk jaminan tenaga kerjanya melalui BPJS tenaga kerjanya, biayai,” imbuhnya.

Sedangkan anggaran program kerja yang lain menurut Ayub bersifat rutin. Meski demikian Bupati dan OPD harus betul-betul tepat sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran antar OPD. Seperti misalnya dinas pertanian dan Bina Marga Sumber Daya Air.

”Ada angaran untuk pembenahan saluran irigasi apakah itu masuk dinas pertanian (Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan) atau masuk domainnya dinas pengairan (BMSDA). Kalau masuk dinas pengairan masukan saja ke pengairan agar penanggung jawabnya jelas,” sebut mantan Ketua PC GP Ansor Jember ini.

Untuk sektor pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, pemerintah Jember layak memberikan anggaran yang besar. Pasalnya sektor pangan saat ini yang paling tangguh di masa pandemi.
Ayub juga memberikan saran terkait permasalahan ketersedian pupuk. Pemerintah perlu menata dan mengaudit ulang kebutuhan pupuk agar kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi.

”Perlu diaudit berapa sebenarnya kebutuhan pupuk di Jember saat ini. Bagaimana tata kelolanya,” pungkasnya.

Loading...
Berita sebelumyaKapolda Jatim: Saya Bentuk Tim Khusus
Berita berikutnyaDiam-diam, KPK Periksa Sejumlah Pejabat PDAM Gresik

Tinggalkan Balasan