Bantuan UMKM Senilai Rp. 28,8 Triliun, Diduga Tidak Tepat Sasaran

ilustrasi

SURABAYA (Kabarjawatimur.com) – BLT BPUM (Banpres Presiden Usaha Mikro) di gelombang kedua mulai akhir Oktober 2020 hingga November 2020 sudah bisa diterima oleh para pelaku UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah).

Hal tersebut diutarakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman beberapa waktu lalu, untuk proses penyaluran BLT UMKM sudah disalurkan ke 12 juta pelaku usaha mikro atau sudah mencapai 100 persen dengan total anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.

“Alhamdullillah, sudah 100 persen kami salurkan per siang hari ini,” ucap dia, Kamis (10/12/2020).

Namun dengan penyaluran dana bantuan BPUM yang dikatakan sudah 100% dan tepat sasaran ternyata mendapatkan kritikan dari para pelaku usaha mikro atau UMKM.

Dimana pencairan BLT BPUM tahap kedua pada Desember 2020 ini lebih banyak atau mayoritas diterima oleh para UMKM yang kurang produktif.

Dimaksud bahwa para pelaku usaha yang mengandalkan penghasilan perekonomian dari bergerak di hal UMKM, banyak tidak menerima bantuan tersebut.

Beberapa informasi yang diterima kabarjawatimur.com untuk wilayah Surabaya Jawa Timur, bantuan BPUM tahap kedua banyak diterima oleh pelaku UMKM yang bergerak di penjualan secara online dan tidak mempunyai tempat usaha permanen atau tetap.

Juga isu yang diterima untuk bantuan BPUM senilai Rp. 2,4 juta lebih dominan diterima oleh keanggotaan Koperasi MEKAR. Bila diketahui lebih jauh Koperasi MEKAR merupakan Koperasi secara tidak langsung merupakan binaan dari presiden Joko Widodo yang berdiri sejak 2015 dan dijalankan oleh BUMN (badan usaha milik negara).

Dijelaskan oleh Hanung Harimba Rachman, siapa saja yang bisa menerima BPUM diantaranya adalah pelaku UMKM yang belum pernah menerima bantuan jenis apapun dari pemerintah di saat Pandemi Covid.

Juga mempunyai usaha yang produktif dan merupakan mata pencaharian utama. Dan yang terakhir tidak pernah mengajukan KUR (kredit usaha rakyat) dari bank milik BUMN.

Namun penjelasan yang diutarakan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang di temukan kabarjawatimur.com. Salah satu contoh adalah janda bernama Emi (65) warga Kelurahan Mojo, Surabaya.

Penghasilan utamanya adalah usaha dagang dan menjalankan toko Tradisonalnya selama 40 tahun. Dimasa Pandemi Covid-19 belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, selain itu pengajuan pinjaman KUR tidak pernah dilakukan.

Loading...

Dengan program bantuan BPUM yang diajukan di gelombang kedua, ternyata namanya tidak masuk sebagai daftar penerima bantuan.

“Saya gak pernah dapat bantuan sosial dari pemerintah bentuk apapun, lah kok mengakukan program BPUM kok juga gak diterima,” kesalnya, Selasa (15/12/2020).

Juga di keluh kesah kan oleh salah satu warga Kedung Pengkol, Gubeng, Surabaya. Sebut saya Yono (41) pemilik warung kopi di sekitaran tempat tinggalnya.

“Saya sudah sudah payah mengajukan beberapa persyaratan ke kantor RT dan RW lalu ke Kelurahan lah kok sepeti ini hasilnya,” ujarnya, Selasa (15/12/2020).

Yono menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi untuk bantuan BPUM tahap kedua sudah terkucur dari kakak kandungnya. Kakak kandung Yono bernama Yuli bertempat tinggal di Karang Menjangan Surabaya, mempunyai usaha jual beli makanan secara online maupun secara langsung.

“Saya diberi tahu kakak saya bahwa bantuan BPUM sudah diterimanya, permasalahanya kakak saya jual beli makanan minuman bukan penghasilan utama kok malah dapat ya? ,” tambah Yono.

Bagaimana peran serta pihak Kelurahan dan Kecamatan serta Dinas Koprasi Surabaya dengan bantuan BPUM yang dirasa kurang tepat sasaran tersebut?

Amin selaku KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Mojo dan Surabaya angkat bicara tentang program BPUM pihak Kelurahan Mojo hanya dilibatkan dari sisi memudahkan pelaku UMKM mengajukan persyaratan.

“Sedangkan survei atau verifikasi kita tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.

Berlanjut dari keterangan pihak Kecamatan Gubeng, Yuli selalu Staff Kasi Perekonomian juga memberikan keterangan tentang syarat pengajuan bantuan BPUM pihaknya sudah menyerahkan ke Dinas Koperasi dan Bappeko kota Surabaya, namun untuk hal Verifikasi data dan siapa siapa yang berhak mendapatkan bantuan pihak kantor Kecamatan tidak diberi pemberitahuan.

Hal sama juga diutarakan oleh Dwija Djajawardana selaku Sekretaris Dinas Koprasi Surabaya, pihaknya Dinas Koprasi Surabaya tidak bisa berbuat banyak tentang bantuan BPUM harus tepat sasaran, karena semuanya wewenang pusat atau Mentri Koperasi.

“Tentang siapa siapa yang disetujui dan tidak pihak kami tidak ada wewenang karena semunya itu adalah program dari pusat, mungkin lebih jelasnya bisa komunikasi dengan pihak Kelurahan,” pungkasnya. (*)

Reporter : Rusmiyanto

Loading...

Tinggalkan Balasan